PENERAPAN PASAL 8 DAN PASAL 22 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

YENNITA ASTARINA, Dwi Haryati, S.H., M.H.

2013 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 8 dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan Pasal 8 dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempergunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa wawancara dengan beberapa responden yang relevan dengan permasalahan penelitian ini serta bahan-bahan yang menyangkut materi-materi yang berhubungan dengan topik penelitian sebagai data sekunder di bidang hukum untuk menunjang data yang diperoleh. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sebagian besar PPAT memilih untuk menerapkan Pasal 22 ayat (1), hal ini dikarenakan adanya sanksi administrasi dan denda sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terhadap PPAT yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1). Tetapi ada juga PPAT yang memilih untuk menerapkan Pasal 8 dengan alasan untuk memberikan kemudahan kepada klien, karena proses untuk dapat dilakukan penandatangan sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) memerlukan waktu lama, sedangkan klien karena kesibukannya ada yang hanya dapat datang pada saat/hari itu saja. 2) Hambatan bagi PPAT yang menerapkan Pasal 22 ayat (1), yaitu ketika klien mendesak untuk segera dilakukan penandatanganan akta tapi tidak bisa, karena PPAT hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan pada saat klien/wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak BPHTB, hambatan lainnya yaitu ketidakmengertian klien/wajib pajak mengenai proses dan aturan pembayaran BPHTB sehingga menyerahkan semua urusan perpajakan kepada PPAT. Bagi PPAT yang menerapkan Pasal 8 memiliki hambatan yaitu tertundanya pendaftaran hak atas tanah dan/atau bangunan, serta semakin bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar karena adanya sanksi berupa denda 2% (dua persen) sebulan sejak saat terutangnya pajak akibat ditundanya pembayaran utang pajak setelah jatuh tempo pembayarannya yaitu pada saat terjadinya perolehan.

The objective of this study is to find out the implementation on article 8 and article 22 Para (1) Local Regulation the city of Banjarmasin concerning Custom Acquistion of Land and Buildings, and the obstacle implementing it. This is Yuridis Empiris research in which primary datas were collected from interviewing relevant respondents and other materials which relate to this topic are as secondary data of legal matter to support existing data. The data analysis is by the means of Qualitative method. The results of this research shows: 1) Most of PPAT prefer to implement Article 22 para (1) with a reason, there is an administrative sanction and fine IDR 7.500.000 for those who violates it. But there are also PPAT who implement Article 8 with the reason to give easier options to client due to long process to sign when Article 22 Para (1) is impossed. While clients are busy and only able to attend on a certain day. 2) It is not possible when a client is insisting to put signature to deed when the client/tax payer is unable to present the BPHTB payment receipt. PPAT can only sign the transfer of acquisition of Land and Buildings when BPHTB is paid. Other obstacles are insufficient knowledges of clients to the process and payment rules, and to rely PPAT on this taxation matters. For PPAT who implements article 8 has some obstacles as follows: a.the due of regristration on acquisition of land and building, b. more taxes have to be paid as a result of 2% fine in each month since tax due.

Kata Kunci : Penerapan dan Hambatan.