IMPLEMENTATION OF CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM PROJECT THROUGH PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP APPROACH: A CASE STUDY OF BATULAYANG LANDFILL GAS FLARING PROJECT PONTIANAK-INDONESIA

Agung Budianto, DR. Alberto Gianoli

2013 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Sebagai bentuk komitmen terhadap perjanjian Protokol Kyoto dan kesadaran akan isu-isu perubahan lingkungan, Pemerintah Indonesia melalui Pemerintah Kota Pontianak telah membangun proyek gas landfill di bawah scenario mekanisme pembangunan bersih (MPB), bekerja sama dengan pihak swasta. Proyek yang dibangun pada tahun 2007 bertujuan untuk mengurangi buangan gas metan sekaligus mendapatkan insentif pengurangan emisi sesuai dengan skema perdagangan karbon untuk peningkatan manajemen pengelolaan sampah di Kota Pontianak serta pengembangan komunitas. Namun sangat disayangkan proyek yang telah dipamerkan ke kota-kota lain di Indonesia sebagai langkah inovatif dalam pengelolan persampahan kota tidak berjalan sesuai rencana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan dalam melaksanakan proyek berbasis mekanisme pembangunan bersih berdasarkan Protokol Kyoto melalui kerja sama antara pemerintah dan swasta, terutama untuk aspek-aspek keuangan, teknologi, dan institusi/kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk para pemangku kepentingan terutama sektor pemerintah dalam menysusun perencanaan yang lebih baik untuk programprogram berbasis lingkungan. Penelitian ini bersifat eksploratory, dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi dari para pemangku kepentingan, sumber data sekunder berupa dokumen, laporan, peraturan, investigasi langsung ke situs proyek. Data dan informasi tersebut di analisa secara kualitatif. Hasil investigasi menunjukkan masalah terkait teknologi disebabkan oleh permasalahan leachate atau cairan lindi, sementara keterbatasan anggaran pemerintah kota serta kurangnya dukungan keuangan menjadi penyebab tidak berjalannya proyek yang berkaitan dengan faktor keuangan. Di sisi lain proyek yang awalnya mendapat dukungan dari pemerintah pusat tidak lagi mendapatkan dana berkesinambungan. Tidak adanya kebijakan bantuan pendanaan dari pusat, tidak adanya satuan tugas yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan , baik di tingkat nasional maupun tingkat local Pontianak, serta tidak adanya media untuk pelaksana kerjasama proyek berkomunikasi merupakan hasil kesimpulan penyebab tidak berjalannya proyek yang terkait aspek institusi/kebijakan. Kurangnya kebijakan yang mengawal proyek Batulayang Pontianak menjadi penyebab utama darin permasalahan yang ada. Ketiadaan program nasional yang khusus mendukung proyek tersebut membuat proyek tersebut terlihat seperti terabaikan. Mengingat sektor persampahan berkontribusi terhadap buangan gas rumah kaca sebesar 11 % dari total gas rumah kaca di Indonesia, factor krusial yang tersebut di atas harus menjadi perhatian penuh dari pemangku kebijakan.

As a form of compliance with the Kyoto Protocol and the awareness of climate change issues, Indonesian Government through Pontianak Municipality has built Landfill Gas Project under CDM Scenario in cooperation with Private Sector. The Project, built in 2007 aims to reduce methane emission as well as achieve emission reduction revenue under a carbon trade scheme to improve Pontianak Solid Waste Management and Community Development in the surrounding area. Unfortunately, the project, which was showcased to other cities in Indonesia as an innovative way in development of Municipal Solid Waste Management, has not performed as planned. The aims of this inquiry are to identify the challenges of conducting CDM project under the Kyoto Protocol through a partnership agreement between Public and private, especially when it is connected to some aspects such as financial, technological, and institutional/regulation. The result is expected to be able to suggest a recommendation for related stakeholder especially public entity to generate the better planning or policy for the improvement of environmental-based program. This research is exploratory, conducted through finding data and information related to the Batulayang project from concerned stakeholders to lead to some crucial information, documents, reports, policies and any related data, desk research is done to obtain some supporting information, as well as the direct investigation on the project site. Further, it is analyzed qualitatively by triangulating all data resources. The investigation showed that the obvious problem of the project related to the technological factor is because of the problem of the leachate management system. It has been related to the limited resources of Pontianak Municipality as well as the lack of financial support. Regarding the institution factors, the projects was once supported by the central government at the construction phase no longer obtain that support. The support is not continually devoted to the project operation. There is no financial assistance for that project. The projects has not been covered by the so-called a taskforce or joint committee consists of some related stakeholders in both the national and Pontianak level. Moreover, the projects proponents have not formed the joint committee, for them to discuss the project implementation. On the other hand, there has not been communication between them. The lack of adequate regulation covering the Batulayang project is the center of those aspects. The absence of specific national program that endorses the implementation of Batulayang Project makes the project appears as the abandoned project. Soon after it was introduced in the ceremonial event, the project, which essentially is the public project, has been left. With regard to the position of waste sector, which contributes 11 % of the total GHG emission of Indonesia, the crucial factor mentioned above needs to be strongly emphasized.

Kata Kunci : MPB, landfill, Lingkungan, partnership, Kebijakan, Indonesia