TINJAUAN YURIDIS KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN KETAPANG (Studi Kasus Pembangunan Rumah Staf Camat Singkup Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat)

Muzia Amanda, SH, Dwi Haryati, S.H,.M.H

2013 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara yuridis mengenai pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010, mengetahui Konsekuensi terjadinya Wanprestasi pada Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, serta mengetahui Jaminan perlindungan bagi pemerintah dalam Pengadaan Barang atau Jasa. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian empiris dan normatif. Empiris dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengklarifikasi implementasi dari ketentuan Peraturan-peraturan hukum (lapangan) yang berlaku terhadap Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa, sedangkan normatif yang mengkaji ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait (Kepustakaan). Kemudian penelitian ini akan di olah dengan metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang hanya melukiskan saja (mendeskripsikan) atau menggambarkan tentang faktafakta yang ada di lapangan maupun dari studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa: (1) Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah untuk pembangunan rumah staf camat singkup di Kabupaten Ketapang sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (2) Konsekuensi yang timbul jika terjadinya wanprestasi oleh para pihak adalah dengan pembayaran denda atau pemutusan kontrak secara sepihak; (3) Untuk menjamin terpenuhinya kewajiban oleh penyedia maka diperlukan jaminan tertulis dari Bank atau perusahaan Asuransi. Sebagai perlindungan hokum bagi pemerintah, penyedia wajib menyerahkan Uang jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, serta jaminan pemeliharaan

This research juridically aims to determine the implementation of the Contract for Procurement of the Government of Goods or Services based on Presidential Regulation No. 54 of 2010, to find the consequences of the occurrence of Default on Government Procurement of Goods or Services, and to know the government's guarantee of protection for the Procurement of Goods or Services. This research is the combination of empirical research and normative research. Empirical conducted by identifying and clarifying the implementation of the provisions of the legal regulations that applicable to the Contract for Procurement of Goods or Services, and normative conducted by examines the related provisions of Regulation Legislation (Bibliography). This research subsequently processed by using descriptive methods which is a descriptive research or to describe the facts of field research although library research. The results of this study are: (1) The contract of Government's Goods or Services Procurement for the Staff's housing constructions in the District of Ketapang is corresponding with the applicable Laws and Regulations; (2) The consequences that may appear of the defaults by the parties by the parties is the payment of a fine or termination of the unilaterally contract; (3) To ensure the fulfillment of duties by the provider then required the written assurance from the Bank or Insurance Company. As a legal protection for governments, the providers shall submit the bail deals, implementation bail, warranties and the maintenance.

Kata Kunci : Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, Pembangunan Rumah Staf Camat Singkup Kabupaten Ketapang