IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DI KABUPATEN SLEMAN

RENI YUSANA, Dr. Bevaola Kusumasari.

2013 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Penelitian ini membahas mengenai implementasi pelayanan kesehatan hewan dengan lokasi penelitian di Kabupaten Sleman. Alasan utama yang mendasari penelitian ini adalah masih adanya keluhan yang disampaikan oleh peternak. Penelitian ini difokuskan pada tahun 2012, dikarenakan pada tahun ini Standard Operating Prosedure Pelayanan Kesehatan Hewan Gratis sudah benarbenar mulai diterapkan di Kabupaten Sleman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/09/2007 terkait dengan pelayanan kesehatan hewan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/09/2007 terkait dengan pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Sleman tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi pelayanan kesehatan hewan dan mengumpulkan data yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Sleman belum optimal. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yang sifatnya mendukung adalah komunikasi dalam hal tujuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/09/2007 terkait dengan pelayanan kesehatan hewan yang telah dirumuskan dengan jelas dan disampaikan dengan baik sehingga pelaksana sudah memahaminya; sumber daya berupa petugas pelayanan kesehatan hewan yang sudah berkompeten; disposisi dalam bentuk komitmen yang tinggi mulai dari Dinas sampai dengan petugas puskeswan; dan faktor struktur birokrasi yaitu sudah dibuatnya SOP sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan. Faktor-faktor yang sifatnya menghambat implementasi diantaranya: faktor komunikasi adalah tidak adanya konsistensi rumusan tujuan pelayanan kesehatan hewan dengan instrumen kebijakan yang berupa pelayanan gratis dan tidak ada tindak lanjut peraturan di tingkat pusat dengan peraturan daerah; faktor sumber daya yaitu jumlah SDM pelayanan kesehatan hewan, anggaran dan sarana prasarana pelayanan kesehatan hewan masih kurang; faktor struktur birokrasi berupa jenjang hierarki birokrasi yang cukup panjang dan SOP yang ada belum sepenuhnya bisa dijalankan terutama dalam hal pemberian resep obat kepada peternak/klien. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman agar: membuat instrumen pelayanan kesehatan hewan yang lebih tepat; petugas puskeswan lebih patuh pada aturan yang telah dibuat; aturan yang ada harus konsisten dan ada konsistensi tujuan dan isi kebijakan dengan instrumen kebijakan; perlu penambahan jumlah petugas, anggaran dan sarana prasarana; perlu dipertimbangkan untuk dibentuknya puskeswan menjadi UPT tersendiri sehingga dapat menyederhanakan jenjang birokrasi; dan perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap SOP yang telah ada.

This research discuss about implementation of the animal health services with research location in Sleman Regency. The main reason underlying the research is still the existence of complaints submitted by the breeder. Research is focused in 2012, because this year Standard Operating Procedures of free animal health service start been applied in Sleman Regency. The purpose of this research is to know the implementation of Act No. 18 of 2009 and the regulation of the Minister of agriculture No. 64/Permentan/OT. 140/09/2007 related to animal health services and find out the factors that influence the implementation of Act No. 18 of 2009 and the regulation of the Minister of agriculture No. 64/Permentan/OT. 140/09/2007 related to animal health services in Sleman Regency in 2012. This research uses qualitative descriptive method. Collecting data done by means of an interview, observation of the animal health services, and collect relevant data. The results showed that the implementation of the animal health service in Sleman Regency not yet optimal. While the factors that affect the implementation of its support is communication in terms of the purpose of Act No. 18 of 2009 and the regulation of the Minister of agriculture No. 64/Permentan/OT. 140/09/2007 related to animal health services have been formulated clearly and communicated so well that implementing already understand it; resources in the form of animal health service officers who are already competent; disposition in the form of a high commitment from Dinas to officer puskeswan; and structure of bureaucracy factor that's been made with SOP as guidelines in providing animal health service. Factors that impede the implementation of its animal health services include: the communication factor was the lack of consistency the formulation purpose of the animal health services with a policy instrument and no follow-up regulations at the central level with local regulations; resource factors, number of human resources of the animal health services, budget and infrastructure is still lacking; structure bureaucracy factor in form of triumph in a hierarchy bureaucracy a relatively long and SOP existing not fully can not be run especially in thing furnishing the prescription drugs to breeder/clients. Based on the results of this research, advised to governments Sleman to: make an animal health services instrument more precise; puskeswan officers more compliant to the rules that have been made; the existing rules should be consistent and there is consistency of purpose and contents policies with the policy instruments; need the addition of the number of human resources, budget and infrastructure; to be considered for the establishment of its own so that the puskeswan became UPT can simplify a bureaucratic hierarchy; and necessary to review from SOP has existed.

Kata Kunci : Implementasi Pelayanan Kesehatan Hewan, Puskeswan, Faktor- Faktor yang mempengaruhi Implementasi