PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI ATAS PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) di INDONESIA

TONY ARIFUDDIN SIRAIT, Prof. M. Hawin, SH., LL.M., Ph.D.

2013 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab direksi atas pelaksanaan CSR di Indonesia yang sesuai dengan prinsip dasar pelaksanaannya menurut UU PT dan Peraturan Perundaang-undangan yang terkait lainnnya serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat terhadap pemenuhan pelaksanaan CSR. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung wawancara dengan narasumber, yang lebih banyak mengkaji peraturan perundang-undangan serta tentang teori dan konsep, dan asas hukum. Kemudian dikaitkan dengan wawancara narasumber, hal ini dimaksudkan untuk mendukung hasil penelitian normatif dan dapat mendukung jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini. Dari analisis yang dilakukan lalu disimpulkan bahwa penerapan dengan kewajiban hukum (mandatory) terhadap pelaksanaan CSR akan lebih efektif dan terukur dibandingkan dengan penerapan secara sukarela (voluntary), karena CSR sebenarnya menjadi cerminan sebuah perseroan dalam mentaati hukum dan pelaksanaan CSR merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan sesuai UU dan Anggaran Dasar, kemudian jika perseroan tidak melaksanakan kewajiban CSRnya, perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan masyarakat dapat melakukan upaya hukum berupa Gugatan Perdata biasa, Class Action, Legal Standing, Citizen Lawsuit. Maupun tuntutan pidana terhadap perseroan melalui kejaksaan.

This research is aimed at identifying the extent to which the responsibility of the board of directors has on the implementation of CSR in Indonesia in accordance with the basic principle of implementation pursuant to the Limited Liabilities Company Act and other related laws and regulations, and legal efforts which can be taken by people to fulfill the implementation of CSR. This research is a normative legal research supported with the interview with resource persons, which mostly investigating the laws and regulations, theories, concept and legal principles. This was correlated with the interview of resource persons. It was intended to support the result of the normative research and could support the answers on the problems discussed in this research. The research results indicated that the mandatory implementation of CSR would be more effective and measurable than the voluntary one. CSR is actually a reflection of a company in adhering to laws and the implementation of CSR is a part of the responsibility of the board of directors in running the company pursuant to Laws and the Articles of Association. Therefore, if the company does not implement its obligation of CSR, the company has committed an act against the law, and public can bring a legal action in the form of Civil Proceeding, Class Action, Legal Standing, Citizen Lawsuit as well as criminal prosecution against the company through the public prosecutor.

Kata Kunci : CSR, Pertanggungjawaban Direksi, Upaya Hukum