PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA : IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA DI UNIVERSITAS GADJAH MADA

NURWAHID, S.KOM, Dr. Nunuk Dwi Retnandari

2013 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 153 tahun 2000 tentang penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai badan hukum milik negara, menjadikan UGM otonomi khusus meliputi otonomi akademik dan keuangan UGM masih menerima dana dari pemerintah/ DIPA sehingga harus mempertanggungjawabkannya sesuai PP Nomor 6 Tahun 2006, tentang penatausahaan BMN. Peraturan Pemerintah No 17 dan No. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang didalamnya memuat pembatalan status PT BHMN. Besarnya organisasi UGM membuat terbentuknya unit penatausahaan BMN sebanyak 107 unit untuk menuju BMN yang tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh; Penyusunan Laporan Barang Milik Negara oleh UGM masih terlambat tidak tepat sesuai waktu sehingga UGM pernah mendapat surat peringatan dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan, kondisi di lapangan bahwa BMN yang tidak digunakan atau rusak masih terlihat di tempat tidak semestinya, keluhan pengurus barang tentang beratnya menatausahakan BMN di UGM. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif. Penelitian tentang penatausahaan aset BMN di UGM membutuhkan data berupa uraian penjelasan dari berbagai sumber. Informasi ini menggunakan sumber utama dari pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset BMN, yaitu dari Direktorat Pemeliharaan dan Pengelolaan Aset UGM. Pada penelitian ini, tidak sampai mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel, tidak dimaksudkan untuk menarik generalisasi yang menjelaskan variabel-variabel anteseden yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial dan tidak melakukan pengujian hipotesa. Penelitian ini menghasilkan deskripsi Implementasi Penatausahaan BMN di UGM dilakukan dengan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.120/PMK.06/2007 meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pelaksanaan Implementasi Penatusahaan BMN di UGM mempunyai 5 program yaitu; Penerapan Sistem Aplikasi Komputer pendukung Penatausahaan BMN; Pengangkatan Petugas Penatausahaan BMN dengan SK Rektor; Sosialisasi Kebijakan Penatausahaan BMN beserta Program aplikasi Komputer; Menyusun Prosedur Operasional Standar (SOP) ; Bimbingan Teknis dan Pendampingan. Satu program belum dapat dilaksanakan dengan baik karena belum tersosialisasi. Kendala yang ada adalah; Sumber Daya Manusia, Organisasi, Teknologi, dan Komunikasi. Rekomendasi yang diusulkan adalah; peningkatan pemahaman tentang konsep pengelolaan BMN, perubahan masa berlaku SK Rektor pengurus barang menjadi 3 tahun, evaluasi perbandingan pengurus barang dan kuantitas barang, segera mensosialisasikan SOP penatausahaan BMN di UGM, pengupayaan seluruh unit kerja terkoneksi server SIMAKBMN UGM, Harmonisasi koordinasi antara pengurus barang dengan pengurus anggaran.

Indonesian Government Regulation No. 153 of 2000 on the establishment of the University of Gadjah Mada (GMU) as a state-owned entity (PT BHMN), making special autonomy for GMU includes academic and financial autonomy. GMU still receive funding from the government should be held accountable according to Government Regulation No. 6 of 2006 , concerning the administration of State Asset. Government Regulation No. 17 and No. 66 of 2010 on the Management and Operation of Education, which also includes the cancellation the status of PT BHMN. This research is motivated by; Preparation of Reports of State Asset by UGM still too late that GMU had received a warning letter from Indonesian Minister of Education and Culture, the conditions on the ground that iddle Asset or damaged are still visible in places undue, staff complaints about the severity of administering State Asset at GMU . This research uses descriptive qualitative. Research on asset administration at GMU requires an explanation of the data is a description of the various sources. This information uses the main source of the parties involved in the management of state property assets, namely from the Directorate of Maintenance and Asset Management (DPPA UGM). In this study, not to question the fabric of the relationship between variables, are not intended to draw generalizations that explain the antecedent variables that lead to a phenomenon or a social fact and not hypothesis testing. This study resulted in the description of State Asset at GMU Administration Implementation is done by following the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.120/PMK.06/2007 includes accounting, inventory, and reporting. Implementation State Asset administration at GMU have 5 programs namely ; Application of Computer Applications Systems Administration; State Asset Administration Officer Appointment with Rector's Decree; State Asset Administration policy and its Computer Applications Socialization; Develop Standard Operating Procedures (SOP); Technical Guidance and Assistance. One program can not be executed properly because they have not been socialized. That constraints are; Human Resources, Organization, Technology, and Communication. The proposed recommendations are: improved understanding of the concept of State Asset Management, change the expiry Rector Decree State Asset Administrators to 3 years, comparative evaluation of the management of State Asset and quantity of the asssets, immediately socialize SOP administration of State Asset at GMU, the effort for all units connected to the server GMU SIMAKBMN database, Harmonization coordination among the items the board budget committee.

Kata Kunci : BMN, Aset, Pengelolaan, Penatausahaan