PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA BINJAI TAHUN 2013

ARVINTONA ISKANDAR D, Prof. DR. Wahyudi Kumorotomo, MPP.

2013 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari perencanaan yang berasal dari atas maupun perencanaan yang berasal dari bawah. Undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan perencanaan pembangunan mewajibkan adanya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum antar stakeholder dalam rangka menyusun rencana pembangunan yang berkelanjutan. Musrenbang dilaksanakan secara bertingkat dengan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan rencana kerja yang berpihak pada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kota Binjai 2013 dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah Kota Binjai. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode campuran yaitu dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk melihat derajat partisipasi masyarakat dalam musrenbang Kota Binjai dan usulan masyarakat dalam menyusun rencana kerja pembangunan daerah Kota Binjai. Derajat partisipasi masyarakat dalam musrenbang dilihat dengan menggunakan teori partisipasi yang dikemukan oleh Sherry Arnstein. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musrenbang Kota Binjai masih berada pada derajat tokenism (pertanda) sesuai dengan teori Arnstein. Partisipasi masyarakat masih sebatas menyampaikan usulan pembangunan namun kewenangan keputusan berada di tangan pemerintah. Masyarakat tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan. Sistem perwakilan dalam musrenbang juga mengakibatkan lemahnya posisi tawar masyarakat dalam perumusan perencanaan. Penelitian ini juga menggambarkan kedudukan usulan masyarakat yang masih lemah dimana banyaknya usulan masyarakat yang tertuju pada satu sektor pembangunan tidak mampu diakomodir seluruhnya karena keterbatasaan anggaran dari setiap instansi pemerintah Kota Binjai. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang perlu ditingkatkan dengan pendelegasian kewenangan kepada masyarakat dan memposisikan masyarakat secara sejajar sebagai subjek pembangunan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kota Binjai perlu melakukan sosialisasi secara luas terkait prioritas dan kemampuan anggaran sehingga masyarakat dapat menyampaikan usulan sesuai dengan kebutuhannya.

The implementation of regional autonomy is inseparable from the planning that comes from the top and the bottom comes from planning. The legislation requires national development planning system development planning requires the participation of the community in the process of drafting the planning. Development planning discussion (Musrenbang) is an intergovernmental forum of stakeholders in order to devise a sustainable development plan. Musrenbang executed terraced by involving community participation so as to produce a work plan in favour of the community. Therefore, this research attempts to examine about community participation in development planning discussion Binjai 2013 in order to devise a work plan for regional development town of Binjai. The research was conducted using a mixed methods i.e. with qualitative and quantitative approach. Qualitative and quantitative approaches used to see the degree of public participation in the musrenbang Binjai and proposed community in drawing up the work plan regional development Binjai. The degree of public participation in the musrenbang views by using the theory of participation that has been said by Sherry Arnstein. Engineering data collection done by interviews, questionnaires and documentation study The results showed that the participation of the community in the town of Binjai musrenbang were still on a degree of tokenism (bode) in accordance with the theory of Arnstein. Public participation is still limited to convey the proposal development authority, however the decision was in the hands of the Government. The community does not have the authority in determining the direction and development policy to be implemented. A representative system in the musrenbang also results in weak bargaining positions of society in the formulation of planning. The study also illustrates the position of the proposed society are still weak where the number of proposed Community fixed on one sector of development is not able to diakomodir all because of keterbatasaan the budgets of every government agency Binjai Community participation in the musrenbang needs to be improved with the delegation of authority to the community and the society as a parallel position as subjects of development with the principles of community empowerment. Binjai City Government needs to do is widely disseminated related priorities and budgetary capability so that the community can deliver the proposals in accordance with their needs.

Kata Kunci : Partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan, musyawarah