EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BADAN USAHA MILIK DAERAH (Studi Kasus Pada PT Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau)

Raja Ade Fitrasari M, Prof. Dr. Slamet Sugiri, M.B.A., Akt.

2013 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu lembaga pemerintah yang mendapatkan dana dari APBD, wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedomankan pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PT PER) salah satu BUMD yang ada di Provinsi Riau masih menemui beberapa permasalahan yang umumnya terjadi pada BUMD yang ada di Indonesia, yaitu kurangnya sumber daya manusia pengelola baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang menyebabkan rendahnya produktivitas perusahaan sehingga tidak dapat bersaing dengan pesaing usaha lainnya serta adanya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI (Badan Pemeriksa Keuangan) pada tahun 2011 yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal BUMD pada PT PER Provinsi Riau yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 mengenai SPIP. Dalam penjelasan PP tersebut, terdapat lima komponen yang harus dipenuhi yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan, bahwa desain SPIP yang ada pada PT PER telah sangat memadai begitu juga dengan fungsi dan operasi SPIP pada PT PER telah berjalan dengan sangat efektif meskipun masih ditemukan beberapa kelemahan, namun perusahaan telah melakukan usaha-usaha perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan dalam kegiatan operasional seperti diterapkannya sistem Test Key dan Sentralisasi Pengelolaan Biaya pada pertengahan tahun 2013.

Regional Owned Enterprises (BUMD) is one of the government agencies that receive funding from APBD, shall conduct its operations in the warmth of the Government Internal Control System (SPIP). PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PT PER) one of the Regional Owned Enterprises that exist in Riau Province is still having some problems that commonly occur in existing Regional Owned Enterprises in Indonesia, namely the lack of human resource managers in terms of both quality and quantity, the low productivity of the company and therefore can not compete with other business competitors and the presence of Examination Report BPK-RI (Audit Board of The Republic of Indonesia) in 2011 which gave opinion is Normal With Exception (WDP). This research was intended to evaluate the internal control system PT PER guided by the Government Regulation (PP) 60 year 2008 regarding the SPIP. In explanation of the PP, there are five components that must be complied; controlling environment, risk assessment, controlling activity, information and communication, and monitoring activity. The conclusion of this research indicate, that the design of the existing SPIP in PT PER was very adequate as well as the function and operation of the SPIP in PT PER has gone very effective although still found some weaknesses, but the company has made efforts fixes and improvements quality of service in operations such as the implementation of Test Key system and Centralized Management Cost in mid- 2013.

Kata Kunci : Badan Usaha Milik Daerah, Sistem pengendalian internal pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008