REKRUTMEN POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DALAM PEMILUKADA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN WILAYAH (STUDI KASUS PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2010)

Musani, Dr. Nasir Tamara, DEA DESS

2013 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Studi ini tujuannya menjelaskan tentang proses rekrutmen politik kandidat yang dilakukan PDI-P menjelang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang 2010.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam melakukan rekrutmen politik kandidat, selalu mengedepankan atau memprioritaskan kader untuk dicalonkan dalam pemilihan baik legislatif maupun eksekutif. Dalam pemilihan kepala daerah langsung yang dimulai pada tahun 2005 sampai pada tahun 2010, PDI-P memiliki pedoman yang mengatur tentang mekanisme rekrutmen politik kandidat. Pedoman tersebut diatur melalui petunjuk pelaksana (Juklak) tentang tata cara pemilihan kepala daerah dari PDI-P. Kebijakan Partai yang tercantum di dalamnya juga menjelaskan mengenai pertimbangan kader partai sebagai calon Walikota dan juga Wakil Walikota yang perlu mempertimbangkan hasil pemilihan legislatif di masing-masing daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data-data diperoleh melalui sumber data primer dan juga data sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ir.H. Sigit Widyonindito yang merupakan bukan kader PDI-P, telah ditetapkan melalui Rakercabsus (Rapat Kerja Cabang Kusus) dan dapat rekomendasi dari DPP PDI-P sebagai calon Walikota. Sebagai Wakil Walikota yang merupakan Wakil ketua DPC PDI-P periode 2005-2010, yaituJoko Prasetyo yang merupakan kader PDI-P yang ditetapkan secara resmi sebagai calon Wakil Walikota oleh DPP PDI-P. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan partai di akhir proses kandidasi yang telah berlangsung. Adanya kebijakan tersebut tentu menyebabkan terjadinya konflik internal PDI-P Kota Magelang. Selain itu, kebijakan tersebut menfasilitasi masuknya kepentingan beberapa elit PDI-P, baik di daerah maupun pusat yang memanfaatkan konflik internal yang terjadi. Kepentingan elit di balik para kandidat adalah upaya mendapat dukungan dari partai. Dengan demikian rekrutmen kandidat yang berlangsung di PDI-P adalah bersifat inklusif dalam proses, namun sentralistik dalam pengambilan keputusan, karena otoritas yang dimiliki pusat. Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung tahun 2010 yang lalu secara umum berjalan dengan demokratis, aman, dan adil telah berhasil membentuklembagasuprastrukturpolitik daerah yang diakui (Walikota/Wakil Walikota). Capaian politik ini merupakan modal penting sebagai pijakan dalam menopang danmemperkuat proses konsolidasi demokrasi di Kota Magelang. Terpeliharanya suasana yang sejuk dan kondusifselama ini memberi kontribusi bagi kesuksesan penyelenggaraan pesta demokrasi itu. Sehingga implikasinya Pemilukada Kota Magelang terhadap ketahanan wilayah baik dalam bidang ideologi, ekonomi, sosial budaya atau keamanan dapat berjalan dengan baik. Peran dan fungsi aparat keamanan, jajaranpemerintah, serta penyelenggara pemilu yang didukung oleh masyarakat luas telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terjaganya netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) jajaran Pemerintah Kota Magelang terhadap politik menjadi catatan tersendiri yang bermuatan positif bagi upaya peningkatan profesionalisme aparatur dalam bingkaipembangunan politik di daerah.Terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban daerah merupakan keberhasilan seluruh elemen baik dari jajaran pemerintah maupun masyarakat, utamanya aparat/perangkat keamanan dan ketertiban.

The aim of this study explains how the process of political recruitment candidates who do PDI-P ahead of the election of Mayor and Deputy Mayor of the City of Magelang 2010. Indonesian Democratic Party of Struggle in recruiting political candidates, always prioritize or prioritize cadres to be nominated in both the legislative and executive elections. In direct local elections that began in 2005 through 2010, PDI-P has guidelines that regulate the mechanisms of political recruitment candidates. These guidelines are set by executing instructions (Guidelines) on the procedures for the election of regional heads of the PDI-P. Party policies contained therein also explained the party cadres consideration as a candidate for Mayor and Deputy Mayor to take into consideration the results of the legislative elections in each region. This research uses descriptive study with a qualitative approach. The data obtained through primary data source and secondary data, as well as techniques of data collection through interviews and documentation. Results of this study indicate that Ir.H. Sigit Widyonindito which is not the PDI-P cadres, has been established through Rakercabsus (specially Branch Meeting) and to the recommendation of the PDI-P as a candidate for mayor. As Deputy Mayor, Deputy chairman of the PDI-P period 2005-2010, which is Joko Prasetyo PDI-P cadres defined officially as a candidate for deputy mayor by the PDI-P. This is because the policy of the party at the end of the process which has been on going candidasy. This policy would lead to internal conflict PDI-P Magelang. In addition, the policy interest of facilitating the entry of several elite PDI-P, both at regional and central utilizing their internal conflicts. Elite interests behind the candidates is the effort had the support of the party. Thus recruitment of candidates that took place in the PDI-P is inclusive in the process, but centralized in decision making, because the authority of the center.

Kata Kunci : Rekrutmen politik, partai politik, pemilukada, ketahanan wilayah, PDI-P