Laporkan Masalah

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG DI KELURAHAN TERBAN KECAMATAN GONDOKUSUMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nelly Tiurmida, Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si.

2013 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan konversi minyak tanah ke LPG di Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan bertujuan untuk mengetahui interpretasi masyarakat sebagai penerima manfaat, aparat (ketua RT, ketua RW, lurah), dan manajer pemasaran Pertamina terhadap kebijakan tersebut, serta implikasi yang ditimbulkan karena adanya perbedaan interpretasi terhadap implementasi kebijakan konversi minyak tanah ke LPG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis melalui tiga tahapan, pertama reduksi data, kedua penyajian data, dan ketiga penarikan kesimpulan. Berdasarkan atas hasil penelitian, ditemukan bahwa interpretasi yang sama antara masyarakat dan aparat terhadap implementasi kebijakan konversi minyak tanah ke LPG adalah bantuan yang diberikan pemerintah karena minyak tanah mahal harganya dan sulit diperoleh sehingga diharapkan kebijakan ini perlu dilanjutkan dengan disertai perbaikan kualitas paket konversi agar tidak mudah rusak atau meledak. Sebaliknya, perbedaan interpretasi terhadap implementasi kebijakan konversi minyak tanah ke LPG, bagi masyarakat: setiap warga masyarakat berhak mendapatkan bantuan paket konversi; bagi aparat: perubahan penggunaan bahan bakar dari minyak tanah beralih ke LPG; dan bagi manajer pemasaran Pertamina: sebagai upaya mengurangi dan menghemat anggaran subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) yang harus dibayar oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Implikasi yang timbul karena perbedaan interpretasi: warga yang telah menggunakan gas (LPG) sebagai bahan bakar rumah tangga diberi paket konversi, aparat memberikan paket konversi kepada warga yang tidak termasuk pendataan, dan terjadi implementation gap pada kebijakan konversi minyak tanah ke LPG. Saran yang diberikan dalam penelitian ini meliputi persiapan kegiatan yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat sampai dengan titik distribusi paket konversi, agar implementasi kebijakan konversi minyak tanah ke LPG dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tepat sasaran sehingga paket konversi dapat bermanfaat.

This study discusses the implementation of policies for kerosene to LPG conversion in the Terban Village, Gondokusuman District, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, and aims to determine the interpretation of society as a beneficiary, apparatus (RT, RW, headman), and Pertamina marketing manager against the policy, and the implications that arise as a result of differences in the interpretation of the policy implementation kerosene to LPG conversion. This study uses qualitative research methods with a descriptive approach and the method of data collection is done through observation, interviews, and documentation. The data collected and analyzed through three stages, the first data reduction, the second presentation of data, and the third conclusion. Based on the results of the study, it was found that the same interpretation between the public and the authorities on the implementation of policies for kerosene to LPG is given government assistance because kerosene is expensive and hard to come by so hopefully this policy should be continued, accompanied by improved quality of conversion packages that are not easily broken or explode. In contrast, differences in the interpretation of the policy implementation kerosene to LPG, for the community: every citizen entitled to the aid package conversion: for apparatus: changes in the use of fuel switching from kerosene to LPG conversion, and for marketing managers Pertamina as an effort to reduce and save estimate fuel subsidy (fuel oil) to be paid by the state budget (State Budget). Implications arising from different interpretations: people who have used gas (LPG) as a fuel household were given a packet conversion, conversion package apparatus provide to citizens who do not include data collection, and implementation gaps in policy occurred kerosene to LPG conversion. Advice given in this study includes the preparation of activities that need to be carried out by the central government to the distribution point conversion package, so that policy implementation kerosene to LPG conversion can be carried out in accordance with the stated goals and targeted so that the package can be beneficial conversion.

Kata Kunci : interpretasi, implikasi, implementasi kebijakan; interpretation, implications, policy implementation


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.