PELAKSANAAN PERJANJIAN KONTRAK KERJA KONTRUKSI PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN LINGKAR DALAM SELATAN BANJARMASIN ANTARA PT. DIKANU DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG BINA MARGA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

IRFANSYAH RIDHANI, Taufiq El Rahman, SH., M.Hum.

2013 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kontrak kerja konstruksi pekerjaan pembangunan jalan lingkar dalam selatan Banjarmasin antara PT. Dikanu dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada pada hukum dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana peneliti memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung kelapangan. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Untuk melengkapi data primer juga dilakukan penelitian kepustakaan. Subyek penelitian terdiri dari responden sejumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang panitia lelang, 2 (dua) orang pihak perusahaan dan 2 (dua) orang konsultan pelaksana. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan diskriptif dan diarahkan untuk menghasilkan kesimpulan melalui fakta-fakta yang actual. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang pertama adalah pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa selalu terjadi perubahan kontrak, hal ini tidak terlepas pada kondisi lapangan saat pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh karena itu perlunya penghitungan yang cermat terhadap pelaksanaan kontrak kerja konstruksi ini, sedangkan yang kedua yaitu adanya penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga dimana pihak ketiga tersebut tidak memiliki spesifikasi keahlian dalam pekerjaan konstruksi tersebut namun kenyataannya bahwa pihak ketiga tersebut mampu dan sesuai dengan spesifikasi yang diminta atau apa yang dicantumkan dalam dokumen penawaran sehingga disini terjadi konflik norma Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa tidak mengatur tentang sub kontraktor namun diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi dalam Pasal 8 dan pasal 9 ayat (3) yang menyebutkan bahwa orang perorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian sehingga dalam hal ini yang lebih diutamakan adalah Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi..

The study aims to investigate the implementation of construction work contract in the construction of the ring road south Banjarmasin between PT. Dikanu with the Department of Public Work, Highways Maintenance Sector South Kalimantan The approach method used in this study is an empirical juridical approach, an approach method which refers to the rules and norms of the existing laws conducted by the researcher in which the researcher obtains empirical knowledge by having field research. The main data in this study is primary data obtained directly from research subjects. To complete the primary data, library research was also conducted. The research subjects consisted of 6 (six) respondents consisting of 2 (two) the auction committees, 2 (two) the companies and 2 (two) executive consultants. The data obtained were analyzed using descriptive approach and directed to deduce conclusion through actual facts. The results of this research consist of following explanations. First, the implementation of the construction work contract between the service provider and the service user is always subject to a change. This condition is related on the field condition when the work is performed; therefore, it needs a carful calculation of the execution of the construction work contract. Second, it entails the transfer of most work to the third party which does not have the proficiency specification in the construction work. However, the third party is capable of carrying the work and meets the specification requested or included in the bidding documents. As a result, a conflict of norms occurs. Presidential Regulation No. 70 of 2012 on Procurement of Goods and Services does not regulate sub- contractors, but this matter is regulated in Law No18 of1999 on Construction Services in Article 8 and Article 9 paragraph ( 3 ) which state that individuals who are employed by particular business entity as construction planner or construction supervisor or personnel in business contractor must have a certificate of expertise. In this case, Construction Services Act and Government Regulation No. 29 of 2000 on the Implementation of Construction Services is preferred.

Kata Kunci : Penyedia Jasa, Pengguna Jasa, Sub Kontraktor