MANAJEMEN KONFLIK OLEH PEMERINTAH DAERAH STUDI KASUS KONFLIK INTERNAL DESA KETARA KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

M. Adib Zata Ilmam, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA.

2013 | Tesis | S2 Magister Perdamaian & Resolusi Konflik

Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses penanganan konflik sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menangani konflik sosial di daerahnya. Kasus konflik sosial yang dimaksud adalah konflik internal Desa Ketara Kecamatan Pujut yakni antara masyarakat Dusun Bagik Dewa (Lauk Rurung) dan Dusun Dayen Rurung yang telah terjadi berkali-kali. Sejak kemunculan pertama konflik sosial di dalam internal Desa Ketara tersebut, konflik-konflik lain bermunculan setelahnya sehingga semakin memperburuk catatan konflik yang telah terjadi di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan menghambat aktivitas warga dan jalannya pembangunan di daerah tersebut. Atas pengamatan tersebut, maka telah dilakukan penelitian dengan memilih jenis penelitian deskriptif-analitis. Konflik sosial merupakan salah satu permasalahan sosial yang bisa terjadi di manapun dan akan banyak menimbulkan hambatan dan kerusakan dari segi apapun sehingga harus menjadi salah satu permasalahan yang dipriositaskan untuk diselesaikan. Adapun dari penelitian yang sudah dilakukan telah didapatkan temuan bahwa akar konflik sosial yang terjadi antara Dusun Bagik Dewa (Lauk Rurung) dan Dayen Rurung adalah faktor budaya yang didasarkan atas karakteristik dan sejarah masyarakat Desa Ketara sendiri yang diperparah dengan berdirinya Bandara Internasional Lombok (BIL) yang merupakan hal yang baru sehingga memberikan pengaruh terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Desa Ketara pada umumnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama ini telah mengupayakan beberapa hal dalam penangnan kasus konflik tersebut yakni dengan upaya perventif dengan mempersiapkan sumber daya dalam Pemerintahan melalui kegiatan yang bersifat administratif serta mengupayakan terciptanya perdamaian dengan mempertemukan pihak-pihak yang bertikai dan menggiring pihak-pihak yang bertikai tersebut menuju terciptanya surat perjanjian perdamaian. Penangnan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tersebut belum maksimal karena penanganan yang dilakukan selama ini masih bersifat memadamkan api semata, di satu sisi akar permasalahan konflik sosial tersebut sedikit mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah. Minimnya perhatian terhadap akar-akar konflik tersebut disebabkan karena adanya kekurangan dari sisi sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber pendanaan bahkan terkait dengan ketiadaan Standar Prosedur Operasional (SOP) yang jelas bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai panduan untuk bertindak.

This study aims to look at the handling of social conflicts conducted by Central Lombok regency government in addressing social conflicts in the region. Cases referred to social conflict is an internal conflict of Ketara District Pujut that striking among the people of Dusun Bagik Dewa (Dayen Rurung) and Dusun Dayen Rurung has happened many times. Since the first appearance of internal social conflict in the striking village, other conflicts have sprung up afterwards so that further exacerbate the conflicts of records in Central Lombok District Pujut and inhibit the activities of people and the course of development in the area. The above observations, it has been studied by selecting the type of descriptive-analytical study. Social conflict is one of the social problems that can occur anywhere and will pose many obstacles and damage of any terms that should be one of the problems to be solved. The research that has been conducted has found that finding the root of social conflict that occurs between Hamlet Bagik Dewa (Lauk Rurung) and Dusun Dayen Rurung is a factor based on the characteristics of the culture and history of striking villagers themselves are compounded by the establishment of Lombok International Airport (LIA) that a novelty that gives effect to the social and economic dynamics of the striking village in general. Central Lombok regency government had been pursuing several things in penangnan case of conflict with the terms of preventative effort to prepare resources in the Government through administrative and seeking the establishment of peace by bringing warring parties and lead the warring parties are heading the creation of a peace agreement letter. Penangnan by Central Lombok regency administration is not maximized because the treatment used today is still putting out the fire alone, on one side of the root causes of social conflict a bit to get the attention of Local Government. The lack of attention to the roots of the conflict due to a shortage of resources both in terms of human resources and associated funding sources even in the absence of Standard Operating Procedures (SOPs) are clear to the Central Lombok as a guide to action.

Kata Kunci : Penanganan Konflik Sosial oleh Pemerintah Daerah.