DINAMIKA KELEMBAGAAN TATA NIAGA PUPUK BERSUBSIDI DI INDONESIA

WAZAN MUDZAKIR, Dr. Agus Pramusinto, MDA.

2013 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Penelitian ini adalah penelusuran terhadap proses pembentukan, konsolidasi dan perjalanan kelembagaan yang terjadi dibalik dinamika kebijakan tata niaga pupuk bersubsidi di Indonesia, serta proses penyesuaian kelembagaan yang terjadi akibat perkembangan permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti dikemukakan Israel (1990), tantangan yang ditimbulkan dalam mengelola masalah kelembagaan pada manajemen sistem pertanian berteknologi rendah (penyuluhan, kredit, distribusi input seperti pupuk) sangatlah besar, selain kompleks dari sudut manajemen, juga karena harus berurusan dengan begitu banyak individu dan kawasan yang relatif luas. Secara historis, sebagai salah satu komponen utama kebijakan pertanian, subsidi pupuk merupakan bagian upaya yang ditempuh pemerintah menerapkan gerakan revolusi hijau untuk mencapai swasembada pangan dengan memodernisasi sistem pertanian. Hal ini sekaligus menjawab kesan terhadap perekonomian pertanian Indonesia di masa lalu yang umumnya diliputi pesimisme terhadap kemampuan petani untuk menyerap teknik pertanian modern (penelitian Geertz, Boeke, Penny). Mengambil kasus di Kabupaten Kulon Progo, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan teknik triangulasi. Dilihat dari perspektif kelembagaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tata niaga pupuk di Indonesia dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) periodisasi kebijakan yaitu: (1) Era rintisan di masa orde lama, dimana dirintis hal-hal fundamental menyangkut kebijakan pengenalan penggunaan pupuk, pendirian BUMN penyalur dan produsen pupuk; (2) Era subsidi pupuk di masa orde baru, saat sistem distribusi pupuk secara nasional dari produsen sampai petani, disertai dukungan kelembagaan yang terpadu dan simpel secara serius dibangun yang kemudian berbuah prestasi swasembada pangan. (3) Era pasar bebas (1998-2002) saat subsidi dan sistem tata niaga pupuk dihapuskan yang menciptakan “kerusakan” dalam sistem tata niaga pupuk saat itu; serta (4) Era kembalinya kebijakan subsidi pupuk (2002–sekarang), dimana sistem tata niaga pupuk di tata ulang dan secara bertahap berproses dari pola distribusi semi tertutup menjadi sepenuhnya dilakukan dengan pola distribusi tertutup. Analisis penelitian ini difokuskan terhadap unsur pokok dari kelembagaan dalam rantai distribusi pupuk yaitu: (1) Produsen pupuk, terutama dalam peran dan fungsi PT Pupuk Sriwidjaja dari masa ke masa, serta proses restrukturisasi yang terjadi dalam tubuh BUMN pupuk; (2) Penyalur pupuk , dimana ada dinamika perubahan kelembagaan dari Koperta ke BUUD menuju KUD yang perannya sangat sentral di lapangan, dan kondisi kelembagaan penyalur sekarang; serta terhadap (3) Kelembagaan pendukung (misalnya sorotan terhadap kelembagaan Bimas yang unik).

This research is study on establishment process, consolidation and institutional course behind dynamic of subsidized fertilizer trading regulation in Indonesia and institutional adjustment process due to problems faced. As Israel (1990) state, challenge in managing institutional problem in low technology agricultural system management (extension, credit, distribution of input such as fertilizer) is very great, beside complex in management view and relates to too many individuals and relatively broad area. In historical aspect, one of main components of agricultural policy, fertilizer subsidy is part to apply green revolution movement to reach food self-sufficiency by modernizing agricultural system. It is also to answer image on Indonesian agricultural economy in the past that commonly contained with pessimism over farmer capability to absorb modern agricultural technique (Geertz, Boeke, Penny). Taking case in Kulon Progo regency, it was qualitative research with triangulation technique. From institutional perspective, the research indicated that fertilizer trading system in Indonesia may classified into four periods: (1) pioneering era in the old order, where fundamental mater related to introduction of fertilizer usage, establishment of state owned fertilizer distributor and producer; (2) fertilizer subsidy era in the new order era, with fertilizer distribution was done integrated from producer to farmer in national scale, accompanied with integrated sand simple institution that result in food selfsufficiency, (3) free market era (1998-2002) when subsidy and fertilizer trading system was abolished that create damage in fertilizer trading system and (4) new fertilizer subsidy policy (2002- now) where fertilizer trade system is re-managed and process from semi-closed distribution pattern to full closed system. Analysis of the research was focused on main element of institution in fertilizer distribution chain: (1) fertilizer producer, particularly role and function of PT Pupuk Sriwidjaja from time to time, and restructuring process in state-owned fertilizer producer; (2) fertilizer distributor, where there was institutional changes from Koperta to BUUD to KUD that play central role in field and current distributor institution and (3) supporting institution (for example unique Bimas institution)

Kata Kunci : dinamika kebijakan, kelembagaan, tata niaga pupuk, subsidi pupuk, distribusi pupuk