KEDUDUKAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MEWUJUDKAN NOTARIS YANG PROFESIONAL DI KOTA MATARAM

Hannibal Antabogar, Ninik Darmini, SH., M. Hum.

2013 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah upaya Majelis Pengawas Daerah (MPD) sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk wewujudkan sikap profesional seorang Notaris di Kota Mataram, dan kendalakendala apa saja yang timbul dan bagaimana Majelis Pengawas Daerah (MPD) menyingkapi kendala-kendala tersebut. Penelitian ini sifat yuridis impiris dengan mengkaji data primer dan Data sekunder. Penelitian ini melakukan dua macam penelitian yaitu penelitian kepustakaan atas bahan-bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi dokumen. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa Majelis Pengawas Daerah melakukan kewenangannya dengan sesuai aturanaturan yang ada. Majelis Pengawas Daerah Kota Mataram juga melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan profesi Notaris antara lain unsur masyarakat, unsur Akademis, Kepolisian Republik Indonesia. Mengenai kendala- kendala yang dihadapin Majelis Pengawas Daerah tersebut secara umum selalu ada cara mengatasinya, kecuali inisiatif dari Ketua Majelis Pengawas Daerah sendiri. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap Majelis Pengawas Daerah Kota Mataram, tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang meskipun tanpa adanya balas jasa atau Hororarium serta hanya menggunakan sarana dan prasarana yang tidak memadai.

This study aims to determine whether the Regional Supervisory Council (MPD) has been carrying out duties and responsibilities to a professional attitude Realising a Notary in Mataram, and any obstacles that arise and how the Regional Supervisory Council (MPD) to address these constraints. This study examines the nature of juridical impiris with primary data and secondary data. This study conducted two kinds of research that the research literature on primary legal materials and secondary studies by the document. Fieldwork was conducted by way of interview based interview guides. Based on the research conducted, the obtained results that the Supervisory Council of the Region shall appropriate authority by the existing rules. Mataram City Regional Supervisory Council also outreach to parties related to the profession of notary public among other elements, an element of Academic Affairs and the Indonesian National Police. The constraints faced by the Supervisory Council area in general there is always a way to handle it, unless the initiative of the Chairman of the Supervisory Council area alone. This is due to the lack of government attention to the Supervisory Council area Mataram, shall perform their duties in accordance with law even without any remuneration or Hororarium and only use the facilities and inadequate infrastructure.

Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah Kota Mataram