Perlindungan Hukum Kreditur dan Pihak Pemilik Tanah Dalam Pembatalan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Atas Hak Tanggungan Dengan Akta Perdamaian (Analisis Perkara PerlawananLelang Eksekusi Atas Hak Tanggungan Nomor 21/Pdt.Plw/2010/PN.YK)

Swastika Rayi Ardini, Dwi Haryati, SH., MH.

2013 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa perlawanan lelang eksekusi atas Hak Tanggungan dengan Akta Perdamaian serta perlindungan hukum terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dengan adanya pembatalan lelang eksekusi atas Hak Tanggungan karena perlawanan pemilik tanah dan perlindungan hukum pihak pemilik tanah yang mempunyai kepentingan atas obyek yang dijadikan jaminan. Penelitian ini bersifat normatif empiris artinya bahwa penelitian ini berdasarkan data sekunder dan data primer, data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumen. Hasil penelitian di analisis secara kwalitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Proses perdamaian yang menghasilkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam akta perdamaian pada dasarnya mengandung materi mengenai penangguhan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang seharusnya menjadi konsekuensi dari wanprestasi debitur. Perdamaian menghasilkan kesepakatan yang lebih baik daripada hanya melalui prosedur menang-kalah; 2. Kreditur tetap dapat mendapatkan pelunasan hutangnya dengan cara yang lebih cepat dan tepat tanpa melalui prosedur lelang; 3. Pihak pemilik tanah diberikan kesempatan untuk menebus barang miliknya. Akibat dari pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemilik tanah pemberi jaminan adalah bahwa bahwa pihak ketiga bezitter baik secara paksa atau secara sukarela dimungkinkan membayar utang debitur kepada kreditur, sehingga pihak ketiga secara hukum akan menggantikan kedudukan/ hak-hak kreditur atau dengan kata lain pihak ketiga bezitter telah menjadi kreditur baru. Bentuk lainnya adalah diberikannya hak tagih baru kepada pihak ketiga pembayar terhadap debitur.

The purpose of this study was to determine the dispute resolution process auctions resistance to the execution of the Mortgage Settlement Deed and the legal protection of the Holders of Mortgage Lenders with the cancellation of the auction due to the execution of the Mortgage resistance landowners and the legal protection of landowners who have interest in the object used as collateral. This study empirically normative means that this study is based on secondary data and primary data, secondary data obtained through library research and primary data obtained through field research. Fieldwork was conducted with interviews while secondary data was obtained by the study documents. The results in qualitative analysis. The results showed that: 1. Peace process that resulted in an agreement of the parties and set forth in the deed of peace is essentially contains material concerning the suspension of execution Mortgage auction should be the consequences of defaulting debtors. Peace generate a better deal than just the win-loss procedures; 2. Creditors can still obtain debt repayment in a more rapid and precise without going through the auction procedures; 3. The owner of the land is given the opportunity to redeem their property. Result of the payments made by the insurer landowners is that that third party bezitter either forcibly or voluntarily made possible the debtor to pay the debt to the creditor, so that the third party is legally will replace / creditors' rights or in other words a third party bezitter has become the new creditor. Other forms are given new collection right to a third party payer against the debtor.

Kata Kunci : Perlawanan, Perdamaian, Perlindungan Hukum Kreditur dan Pemilik Tanah