IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERAWAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148 TAHUN 2010 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK PERAWAT

RINA, dr. Siswanto Sastrowijoto, Sp.THT-KL(K)., MH.

2013 | Tesis | S2 Magister Hukum Kesehatan

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan praktik perawat dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu setelah keluarnya Permenkes RI Nomor 148 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan normanorma hukum dengan cara penelitian kepustakaan, sedangkan pendekatan empiris dengan jalan terjun langsung ke objek penelitian yang berupa implementasi Permenkes No. 148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat di Rumah Sakit Umum Rokan Hulu, Pasir Pengarayan, Riau. Lokasi penelitian adalah Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu, dengan subyek penelitian adalah perawat pelaksana. Cara pengambilan data dengan menggunakan kuisioner dan wawancara mendalam dengan responden maupun nara sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permenkes RI Nomor 148 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dapat dikatakan telah berjalan dengan baik namun sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban terkait praktik implementasi Permenkes tersebut ada beberapa faktor yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan kepemilikan STR belum berjalan optimal. Pengaturan mengenai STR masih ada ketidak pastian regulasi di daerah karena masih otoritas pusat dengan perpanjangan tangan di provinsi melalui majelis tenaga kesehatan Provinsi (MTKP). Kepemilikan SIK masih rendah dan kepemilikan SIPP belum ada satupun, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak yang berkepentingan terhadap para perawat. 2. Pemenuhan hak perawat belum berjalan dengan optimal dalam hal hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik keperawatan sesuai standar dan hak memperoleh perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya. 3. Pemenuhan kewajiban perawat juga belum optimal dalam hal kewajiban memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan dan kewajiban melakukan pencatatan asuhan keperawatan secara sistematis.

The purpose of this study was to determine how the organization of the practice nurse in the enjoyment of the rights and obligations of nurses at the General Hospital of Rokan Hulu after discharge Health Ministry Regulation No. 148 of 2010 the Regarding Implementation of License and Practice Nurses. This study uses a juridical-empirical approach, which aims to identify and conceptualize law as social institution which is real and functional in living systems are patterned. Juridical approach of this research is the approach in terms of legislation and legal norms in accordance with the existing problems, namely the study of literature, whereas the empirical approach to go directly to the object that is the way field research to gain an overview of the implementation of the Health Ministry Regulation No. 148/2010 on the implementation of Licensed Practical Nurse at Rokan Hulu General Hospital, Pasir Pengarayan, Riau. Location of the study was the Regional General Hospital Rokan Hulu, the study subjects were nurses. How to capture data using questionnaires and in-depth interviews with respondents and informants. The results showed that the implementation of the Health Ministry Regulation No. 148/2010 on the Implementation of Licensed Practical Nurses at Rokan Hulu General Hospital can be said to have gone well, but in connection with the fulfillment of the rights and obligations related to the implementation of practices such it there are several factors that can be summarized as follows: a. Implementation of the STR ownership have not run optimally yet. Arrangements regarding STR regulatory uncertainties still exist in the area because it is still an arm of the central authority in the province through the provincial assemblies of health workers (MTKP). SIK ownership SIPP ownership is still low and there is no one, this is due to lack of socialization of interested parties to the nurses. b. Fulfillment rights of nurses has not run optimally in terms of the right to legal protection in implementing standards of nursing practice and the right to protection against the risk of work-related duties. c. Fulfillment obligations of nurses is also not optimal in terms of the obligation to provide information about the patient's health problems and services needed and the obligation to conduct a systematic recording of nursing care.

Kata Kunci : Pemenuhan hak dan kewajiban perawat, Permenkes No. 148/2010