PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN PNPM MANDIRI-PERKOTAAN (Studi Kasus di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur)

Marini, Dra. Ratnawati, SU.

2013 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Penelitian ini membahas mengenai partisipasi perempuan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta, khususnya di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. PNPM Mandiri Perkotaan merupakan program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di perkotaan yang menggunakan pemberdayaan sebagai pendekatan dalam menjalankan programnya. Perempuan dipandang memiliki karakteristik kemiskinan khas, yang berbeda dengan laki-laki. Untuk itu keterlibatan perempuan dalam programprogram pengentasan kemiskinan sangat diharapkan dengan harapan kebutuhan khas perempuan bisa terakomodir oleh perempuan. PNPM Mandiri Perkotaan bahkan memberikan diskriminasi positif (affirmative action) kepada perempuan untuk terlibat dalam siklus kegiatan maupun sebagai pengelola program. Kebijakan tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan program. Namun kenyataannya keterlibatan perempuan dalam program tersebut masih rendah. Berangkat dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengapa partisipasi perempuan rendah dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi tersebut, disamping melihat potret dari keterlibatan perempuan dalam setiap siklus dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Untuk menjawab rumusan masalah diatas, penulis menggunakan teori partisipasi untuk melihat potret partisipasi perempuan dan teori-teori yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode diskriptif analitis, dengan teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi untuk menemukan jawaban dalam rumusan masalah. Dari penelitian ini diketahui ada 3 (tiga) faktor besar yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta, dan ini lebih merupakan faktor eksternal: Pertama, faktor kurang optimalnya proses pemberdayaan oleh aktor pemberdayaan; Kedua, adanya \\"pendomestikan\\" perempuan atau domestifikasi perempuan; dan Ketiga, kurangnya dukungan kebijakan bagi keterlibatan perempuan. Faktor kurang optimalnya proses pemberdayaan yang dilakukan oleh aktor pemberdayaan dalam hal ini fasilitator kelurahan (faskel) tidak terlepas dari persoalan-persoalan keproyekan maupun internal faskel. Pertama, Hal teknis yang sering kali menghambat kerja faskel misalnya persoalan keterlabatan gaji yang bisa berlangsung hingga 3-4 bulan. Ini kelihatannya sepele, namun bisa berimbas pada tidak dilakukannya proses pemberdayaan oleh faskel karena kekurangan \\"amunisi\\" untuk melakukan pendampingan ditengah biaya transportasi yang relatif mahal di Jakarta. Kedua, minimnya kapasitas faskel dalam melakukan pendampingan, apalagi pendampingan kepada perempuan tentu membutuhkan pengetahuan dan kemampuan khusus. Terutama dalam \\"menginternalisasi\\" nilai-nilai \\"keperempuanan\\", mengapa perempuan penting terlibat dan seterusnya. Ketiga, rigiditas administrasi keproyekan. Kondisi ini membuat faskel lebih mementingkan penyelesaian urusan administrasi ketimbang melakukan pendampingan. Ini karena output yang akhirnya dilihat oleh manajemen proyek adalah output administrasi. Persoalan substansi dan kualitas menjadi perhatian yang kesekian. Faktor domestifikasi perempuan tidak terlepas dari konstruksi sosial yang sudah terbangun selama ini. Bahwa pekerjaan fisik/infrastruktur adalah ranahnya laki-laki, yang membuat perempua \\"tersingkir\\" secara alami. Tempat utama perempuan masih diranah sumur, dapur, kasur. Faktor lainnya adalah minimnya dukungan kebijakan. Faktor ini tidak terlepas dari histori atau sejarah masuknya PNPM MPk di DKI Jakarta. Penerimaan Pemprov DKI yang \\"setengah hati\\" berimplikasi pada kebijakan pemanfaatan dana BLM PNPM MPk di DKI Jakarta hanya diperuntukkan bagi kegiatan fisik saja, tidak ada kegiatan sosial dan ekonomi dalam PNPM MPk di DKI Jakarta. Padahal di daerah-daerah lain selama ini, perempuan justru banyak terlibat pada kegiatan sosial dan ekonomi. Tidak hanya itu, kebijakan affirmative action PNPM MPk juga dipandang hanya \\"setengah jalan\\". Misalnya, kebijakan affirmative action tidak berlaku dalam penentuan anggota BKM, padahal keanggotaan ini fungsinya sangat strategis.

This study discussed women participation in the implementation of PNPM Mandiri-Urban in Special Capital City District of Jakarta, specifically Jatinegara Urban Village, Cakung Sub-District, East Jakarta. PNPM Mandiri-Urban is a government program to solve poverty in cities using empowerment as an approach to implement the program. Women are considered to have unique poverty characteristics, unlike men. Therefore women involvement in poverty alleviation programs is sought in hope that female needs will be accommodated by women. PNPM Mandiri-Urban even provides positive discrimination (affirmative action) to women to be involved in activities or to be program managers. This policy is one of the indicators of program success. However, in reality women involvement in the program is still low. Based on this background, the problem in this study was why women participation is low in the implementation of PNPM Mandiri-Urban in Special Capital City District of Jakarta. The purpose of this study was to discover factors influencing low participation, as well as seeing women involvement in every cycle in PNPM Mandiri-Urban. To answer the problem above, the author used participation theory to see women participation and theories related to factors influencing participation, which are internal factors and external factors. The method used in this study was descriptive analytic method, using in-depth interview and documentation study to find answers for the formulation of the problem. This study found that there were 3 (three) major factors influencing women participation in the implementation of PNPM Mandiri-Urban in Special Capital City District of Jakarta, and they are external factors: First, the factor of non-optimal empowering process by empowerment actors; Second, women \\"domestification\\"; and Third, little support for policy of women involvement. Non-optimal empowerment process by empowerment actors, in this case urban village facilitators (faskel), was related to faskel project and internal problems. First, technical problems often inhibited faskel’s work, e.g. the problem of late payment of salary which could go on for 3-4 months. This appeared trivial, but could impact empowerment process by faskel due to lack of “ammunition” to provide guidance since the cost of transportation is quite expensive in Jakarta. Second, shortage of faskel’s facilities in providing guidance, especially guidance to women which requires special knowledge and skills, especially in “internalizing” “feminine” values, why it’s important for women to be involved, etc. Third, rigidity of project administration. This condition made faskel prioritize administration rather than guidance because the output inspected by project management was administration output. Substance and quality were not first priority. Women domestification is related to ingrained social construct that physical works are for men, which “set aside” women naturally. The main places for women are still well, kitchen, and bed. Another factor was little policy support. This factor was related to the history of the entry of PNPM M-Urban in Special Capital City District of Jakarta. The “half-hearted” acceptance by the provincial Government of Special Capital City District of Jakarta impacted the policy on utilization of BLM PNPM M-Urban fund in Special Capital City District of Jakarta only for physical activities, there was no social and economic activities in PNPM M-Urban in Special Capital City District of Jakarta. Meanwhile in other regions, women are often involved in social and economic activities. Moreover, the affirmative action policy of PNPM M-Urban was also viewed as “not fully implemented”. For example, affirmative action didn’t apply in determining members of BKM, while this membership has very strategic functions.

Kata Kunci : Partisipasi, Perempuan, Pemberdayaan, PNPM Mandiri Perkotaan