KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN TRANSJOGJA PERSPEKTIF TEORI PILIHAN PUBLIK

ERRINA NANDASARI, Dr. Bevaola Kusumasari.

2013 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Pengguna layanan transjogja menilai bahwa transjogja sudah tidak efisien dan efektif lagi dalam memobilisasi pergerakan mereka diketahui bahwa kinerja pelayanan transjogja selama 5 (lima) tahun terakhir beroperasi dapat dikatakan belum optimal. Setiap evaluasi kebijakan menghasilkan kesimpulan, apakah kebijakan dihentikan, atau dilanjutkan. Jika dilanjutkan apakah tetap ataukah direvisi. Dalam realitas kendati secara teori kebijakan bus transjogja ini dapat dikatakan gagal untuk mewujudkan tujuan namun saat ini Pemerintah DIY tetap melanjutkan kebijakan operasional bus transjogja. Dalam situasi masalah kebijakan seperti ini perlu diteliti mengapa kebijakan operasional bus transjogja tetap dipertahankan dan kebelanjutan kebijakan transjogja selanjutnya perlu dipikirkan bagaimana revisi kebijakan dalam rangka efektivitas operasional bus transjogja untuk mencapai tujuan. Hasil dari penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini menunjukkan bahwa argumen Pemerintah Provinsi DIY mempertahankan kebijakan bus transjogja dikarenakan 1) Keterbatasan para pengusaha angkutan dalam menyediakan layanan angkutan umum (bus kota) yang refresentatif (aman dan nyaman); 2) Kebijakan bus transjogja merupakan sub system perbaikan manajemen angkutan umum di DIY dengan tujuan menyediakan angkutan umum yang cepat, teapt waktu dan nyaman serta mengurangi kemacetan lalu lintas di Yogyakarta; 3) Operasional bus transjogja dilakukan dengan pola kemitraan antara pemerintah dan pengusaha angkutan umum (bus kota) sehingga para penguasa angkutan tidak merasa dirugikan dengan kehaditran bus transjogja; 4) Telah terjadi peningkatan pendapatan atas operasional bus transjogja sehingga secara bertahap akan mengurangi subsidi Biaya Operasioan Kendaraan (BOK). Dalam memberikan rekomendasi kebijakan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan transjogja maka dilakukan analisis masalah kebijakan operasional penyelenggaraan bus transjogja yang meliputi aspek teknis yakni, membuat jalur khusus bus transjogja, membuat bus line, bus priority untuk persimpangan jalan, evaluasi rute bus transjogja dan ekonomis atau pembiayaan operasional penyelenggaraan yakni, pengawasan yang ketat dan perlunya untuk merubah sistem pengelolaan menjadi sistem BLUD. Kedua aspek tersebut memiliki ketergantungan terhadap kinerja operasional bus transjogja.

The users of Transjogja service appraised that Transjogja has not been efficient and effective else in mobilization their performance known that the operation of Transjogja service during the latest 5 (five) years operating can be called has not been optimal yet. In every policy evaluation produce the conclusion, whether the policy is stopped, or continued. If it is continued, whether it is fixed or revised. In the reality, although theoretically the policy of this Transjogja bus can be called fail to create a goal however recently the government of DIY still continue operational policy of Transjogja bus. In the situation of policy problem like this should be thorough why the operational policy of Transjogja bus is still survived and the sustainability of furthermore Transjogja policy need to be taught how revise the policy in order to effectiveness of Transjogja operational to gain goals. The result of this research that use qualitative method show that the arguments of DIY’s government defend the policy of Transjogja bus are caused by 1) Restrictiveness the public transport industrialist in providing public transport service (city bus) that representative (safe and comfortable); 2) Policy of Transjogja bus is a subsystem of management rehabilitation of public transport in DIY with the purpose is provide fast, reliable, and convenient of public transport, as well as reduce traffic jam in Yogyakarta; 3) The operational of Transjogja bus is done by partnership pattern between government and industrialist if public transport; 4) there have been improvement of income over the operational of Transjogja bus so that regularly will reduce Vehicle Operational Cost subsidy. In the providing recommendation on policy to improvement of service delivery performance Transjogja then conducted analyzes implementation of operational policy issues of Transjogja bus which include the technical aspects, creating special lanes of Transjogja bus, creating bus lines, bus priority for crossroad, bus route Transjogja evaluation, and economist or financing implementation operational i.e., close supervision and relevancy to change management system into BLUD system. Both of these aspects have a dependency toward the operational performance of Transjogja bus.

Kata Kunci : Bus Transjogja, Keberlanjutan kebijakan, Pilihan Publik