KOMPOSISI ETNISITAS BIROKRASI PEMERINTAHAN DAN DAMPAK ETNISITAS TERHADAP AKSES PELAYANAN PUBLIK DALAM IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN WILAYAH (Studi Di Birokrasi Pemerintahan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat)

FERINANDUS LEONARDO SNANFI, Dr. Agus Pramusinto, MDA.

2013 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) bagaimana komposisi etnisitas di birokrasi pemerintahan Kota Sorong, dan (2) bagaimana dampak etnisitas terhadap akses pelayanan publik dalam implementasi otonomi khusus (3) serta implikasinya terhadap ketahanan wilayah di Pemerintah Kota Sorong. Dalam penelitian digunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi di birokrasi Pemerintahan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Untuk mengumpulkan data dan fakta tersebut digunakan dengan teknik observasi, wawancara mendalam dan data sekunder. Dominasi yang dilakukan oleh etnis/suku Ayamaru menciptakan diskriminasi dalam birokrasi dan pelayanan publik di Pemerintahan Kota Sorong. Dominasi yang dimaksud adalah mayoritas jumlah anggota etnis Ayamaru yang hampir ada di setiap SKPD dibanding etnis lain. Hal ini terbukti dalam struktur organisasi di setiap SKPD pejabat-pejabat yang menduduki posisi strategis berasal dari etnis Ayamaru. Memang hal ini tidak mengakibatkan konflik yang berarti, namun cukup menjadi keresahan terutama bagi suku asli Kota Sorong lainya, karena keterwakilan kelompoknya dalam pemerintahan cukup terbatas sehingga kepentingan mereka kurang mampu terakomodir, secara tidak langsung hal ini tentu akan berpengaruh terhadap ketahanan wilayah. Secara umum pemerintahan Kota Sorong, konflik yang timbul hanya sekedar konflik ringan. Konflik yang ada di Sorong cukup bisa dikendalikan dibandingkan beberapa wilayah lain di Provinsi Papua Barat. Namun jika dominasi etnis tetap bertahan, bisa saja kedepannya mampu menciptakan konflik yang lebih besar serta menjadi bom waktu dari etnis di luar etnis berkuasa yang mungkin tidak terima dengan dominasi yang tercipta. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan Kota Sorong yang telah terjaga, yang tentu juga bisa mempengaruhi ketahanan wilayah maupun nasional.

The purpose of this research is to find out (1) ethnicity composition of the government bureaucracy at Sorong, and (2) the ethnicity effect on public service in implementing special autonomy, (3) its implication on regional resilience at Sorong government. The research method in use is qualitative descriptive. The research is the study on government bureaucracy at Sorong, West Papua province. The data and facts collected with observation, in-depth interviews technique and secondary data. Domination of the Ayamaru tribe/ ethnic creates discrimination in the bureaucracy and public service at the Sorong local government. The domination shows the majority of Ayamaru ethnic existence at every SPKD more than other ethnic. It also shows on the organization structure at every SPKD, where official with strategic position is of Ayamaru tribe. There is not a significant conflict; however there is a subtle restlessness especially on other native tribes in Sorong because of the limit of their tribe representation at the local government. This condition will threat the regional resilience. The Sorong local government works smoothly. The conflict is only a light one which the security able to control. It is easier to control than conflict at other areas in West Papua province. Therefore the politics and dynasty and discrimination last will create a bigger conflict. It will be a time bomb from the outside ethnic to the ethnic in power. The Sorong security stability will be disturbed, which in turn affects the area and national defense.

Kata Kunci : Etnisitas, Birokrasi, Pelayanan Publik, Otonomi Khusus, Ketahanan Wilayah