IMPACT OF LAND REFORM ON THE LIFE OF POOR FARMERS IN INDONESIA: CASE STUDY OF LIMBANGAN VILLAGE, KERSANA DISTRICT, BREBES REGENCY

Trisnanti Widi Rineksi, Ir. Suryanto, MSP.

2013 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Land Reform khususnya di Kecamatan Kersana dilaksanakan pada tahun 1963 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Tengah No. 25/ X/2/88/TP/63. Proyek land reform kemudian dilanjutkan pada tahun 2008. Hal ini disebabkan oleh karena masih banyaknya tanah pertanian yang belum didaftarkan pada tahun 1963. Penelitian ini menemukan adanya penyimpangan antara kebijakan dengan kenyataan. Bagi Pemerintah, tujuan dari land reform adalah untuk memberikan motivasi bagi para petani penerima tanah agar menggunakan tanah mereka sebagai akses untuk mendapatkan modal guna meningkatkan produktivitas pertanian serta mengoptimalkan transaksi atas tanah. Bagaimanapun, para petani ini telah memiliki cara mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang berbeda dengan gagasan dari pemerintah. Hipotesis dari penelitian ini adalah oleh karena kurangnya pemahaman dari pemerintah akan pengetahuan lokal dan kurangnaya partisipasi masyarakat lokal, maka manfaat land reform tidak dapat menyebar kepada setiap orang. Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk mempelajari pengaruh land reform bagi para petani miskin terutama para penerima manfaat dari land reform pada tahun 2008. Kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan para petani untuk memanfaatkan transaksi atas tanah pada umumnya, dan khususnya untuk mengambil atau tidak mengambil pinjaman bank dengan menggunakan sertipikat tanah mereka sebagai jaminan. Dan ketiga adalah untuk memberikan informasi mengenai kondisi lokal sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di wilayah Desa Limbangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa land reform memberikan dampak yang baik untuk memberikan jaminan hukum terhadap kepemilikan tanah dan juga meningkatan kemudahan akses ke modal dan meningkatkan harga tanah. Namun, land reform kurang memberikan dampak positif yang signifikan bagi ekonomi keluarga para petani khususnya mereka yang mendapatkan sertifikasi tanah land reform, karena mereka tidak berniat untuk melalukan transaksi finansial atas tanah. Ada banyak alasan dan resiko dibalik keputusan para petani ini yang harus dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan. Pemberian akses kredit saja oleh pemerintah untuk para petani dengan menggunakan sertipikat tanah sebagai agunan tidak dapat menolong mereka untuk keluar dari kemiskinan. Untuk menolong para petani miskin, Pihak Pemerintah sebaiknya datang, berkomunikasi dengan masyarakat, dan menemukan permasalahan dan kekuatan yang sesungguhnya terdapat di daerah tersebut sehingga bantuan akan tepat sasaran.

The land reform in Indonesia, especially in Kersana District was held in 1963 by the issued of Decree no. 25/ X/2/88/TP/63. The land reform project had continued in year 2008 due to many unregistered of agricultural lands in 1963. This study is about the gap between policy and reality. For government, land reform is to give beneficiaries of land reform motivation to use the land as an access to get the capital for increasing the farming productivity. However, the targets of land reform have their own system to fulfill their needs which is different with government idea. There are two disharmony economic systems. First is the traditional local economic system which is based on reciprocity ethic, and food self-sufficiency. Second is modern economic system promoted by the government has been encouraging farmer to get bank loan, have more capital, and put their land in risk in order to have more productivity. The hypothesis of this study is Because the government lacks awareness of local knowledge and lacks local people’s participation, land reform does not spread its benefit to all people. The objectives of this research are to study the impact of land reform to the poor farmers especially the target group of 2008 land reform in Limbangan Village, to identify what factor may influence the decision of farmers to take or not to take bank loan by using their land certificate as collateral, and to provide information of local condition as an input for policy making. This research use qualitative approach with case study methods in Limbangan village area. This research concludes that land reform gives good impacts in order to gives the security of landownership to the majority of the land reform’s beneficiaries, to improve the access to capital by collateralizing the certificate, and to increase the land price. However, as far as the household economy of the research target group, the 2008 land reform has less significant positive impact, since they do not intend to do any financial transaction to the land. There are many reasons and risk to be considerate behind the farmer’s decision not to collateralize their land. In some extend, providing access by the Government for farmers to get loan by using certificate is not helping them to escape from poverty. To help poor farmers, the local government should come, talk to the people, and find out the real problems and strengths in the area so the assistance will be right on target.

Kata Kunci : Land reform, petani, pinjaman bank, sertipikat tanah, Indonesia