INTERAKSI POLITIK BIROKRAT DAN PETAHANA DI TIMOR TENGAH UTARA (TTU) DALAM PILKADA 2010

DIAN FESTIANTO, S.Ip, Dr. rer. pol. Mada Sukmajati, S.Ip., MPP.

2013 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Penelitian ini bertujuan menggambarkan interaksi politik birokrat dengan petahana di TTU yang saling mempolitisir dengan fokus pada produk kebijakan menjelang Pilkada 2010. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan studi kasus bersifat deskriptif analitis dengan tujuan membangun teori berdasarkan fenomena politik sehari-hari dan menempatkan aktor sebagai unit analisis. Pengumpulan data primer melalui wawancara dengan birokrat, tim sukses, masyarakat, dan politisi lokal menggunakan pedoman wawancara, dengan teknik snowball sampling untuk menentukan informan. Observasi juga dilakukan untuk memahami makna politik yang terjadi. Peneliti juga menempatkan satu aktor politik lokal sebagai informan kunci. Data sekunder berupa dokumen publik juga dikumpulkan sebagai pendukung data penelitian, sedangkan pengolahan data menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi petahana-birokrat bersifat resiprokal, dinamis dan cenderung transaksional, karena masing-masing aktor berusaha mewujudkan self interest yang melibatkan intrik-intrik politik. Petahana memanfaatkan jaringan, anggaran dan kewenangan birokrasi sebagai sarana politik untuk mempertahankan kekuasaan petahana untuk periode berikutnya. Di sisi lain, birokrat memanfaatkan kekuasaan petahana sebagai sandaran politiknya untuk meningkatkan jabatan karier birokrat. Relasi tersebut berimplikasi pada pembentukan aliansi politik di internal birokrasi dalam wujud tim sukses berdasarkan pragmatisme maupun kesamaan identitas etnis, restrukturisasi birokrasi yang sarat dengan kepentingan politik birokrat dan petahana maupun duplikasi kepentingan pribadi birokrat dan petahana dalam bentuk produk kebijakan tambang batu mangan. Dengan demikian, studi ini menemukan fenomena politik baru yang berbeda dengan konsep Halevy (2011), Geddes (1994) dan Downs (1965) mengenai relasi politik dan birokrasi. Disamping itu, ternyata pendekatan pilihan rasional memiliki limitasi dalam menjelaskan rasionalitas politik lokal TTU yang berada pada fase antara politik identitas dan pilihan rasional. Disparitas teoritis ini menjadi kontribusi bagi akademisi politik yang berniat melakukan studi sejenis guna memperkaya teori pilihan rasional, sedangkan secara praktis bisa menambah referensi mengenai interaksi politik birokrat dengan petahana dalam momentum Pilkada di tempat lain.

This study aims to describe the political interaction bureaucrats with incumbent at TTU mutually politicizing with focus on policy toward local election in 2010. This study was conducted with a case study approach descriptive analytical to the aim of building a theory based on the phenomenon of daily politics and put the actor as the unit of analysis. The collection of primary data through interviews with bureaucrats, successful teams, communities, and local politicians are using the interview guidelines, the snowball sampling technique to determine the informant. Observations were also made to understand the political meaning. Researcher also puts the local political actors as the key informant. Secondary data were also collected in the form of a public document as supporting research data, while data processing using a triangulation method. The results showed that the relationship bureaucrats with incumbent are reciprocal, dynamic and tend to be transactional, because each actor tried to realize self-interest involving political intrigue. Incumbent networks utilize, budget and bureaucratic authority as a political means to maintain power the incumbent for next period. On the other side, bureaucrats utilizing the power of incumbent as political backrest positions to improve the career bureaucrats. This relation has implications for the formation of political alliances in the internal bureaucracy in the form of a successful team based on similarity of pragmatism and ethnic identity, restructuring the bureaucracy are loaded with political interests bureaucrats and incumbent and duplication vested interests of bureaucrats and incumbent in the form of a quarry policy manganese products. Thus, the study found a new political phenomenon that is different from the concept of Halevy (2011), Geddes (1994) and Downs (1965) concerning the relation of politics and bureaucracy. Besides that, it turns rational choice approach has limitations in explaining local political rationality TTU is located in phase between identity politics and rational choice. This theoretical disparity be contributing to political academics who intend to conduct similar studies in order to enrich the rational choice theory, while in practice can add references to political interaction bureaucrats with incumbent in momentum local elections elsewhere.

Kata Kunci : interaksi politik, birokrat, petahana, saling mempolitisir