PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMAKAIAN MEDIA CETAK UNTUK PROMOSI JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN
NURHERA, Dwi Haryati, S.H., M.H.
2013 | Tesis | S2 Magister KenotariatanTujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap pelanggaran pemakaian media cetak untuk promosi jabatan Notaris, sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pemakaian media cetak untuk promosi jabatan Notaris dan kendala yang dihadapi dalam penegakkan terhadap pelanggaran pemakaian media cetak untuk promosi jabatan Notaris menurut kode etik Notaris di Kabupaten Sleman. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu, penelitian yang mendasarkan pada penelitian lapangan yang diperoleh dari responden dan narasumber. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sleman. Subyek penelitian terdiri dari responden, yaitu satu orang Notaris yang melakukan pelanggaran, satu orang ketua Majelis Pengawas Daerah dan satu orang anggota Majelis Pengawas Daerah. Sedangkan Narasumber dalam penelitian ini adalah satu orang Ketua Dewan Kehormatan Daerah. Cara penelitian dengan metode wawancara dan studi pustaka (library research). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian pengawasan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran pemakaian media cetak untuk promosi jabatan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah berdasarkan adanya kerjasana dengan Dewan Kehormatan Daerah. Pengawasan Notaris dilakukan secara preventif dan represif. Pengawasan terhadap pelanggaran Notaris dilakukan atas adanya aduan/laporan dari Dewan Kehormatan Daerah. Terhadap adanya pelanggaran tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Majelis Pengawas Daerah. Sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap pelanggaran tersebut adalah berupa teguran lisan dan Notaris yang bersangkutan membuat surat pernyataan dan mewajibkan Notaris yang bersangkutan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya hanya sebatas sanksi ringan tersebut. Kendala yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Derah dalam Penegakkan terhadap pelanggaran pemakaian media cetak untuk promosi jabatan Notaris adalah kurangnya pemahaman Notaris terhadap kode etik khususnya tentang larangan promosi jabatan Notaris, serta kendala yang bersifat cara berpikir dari Notaris yang keliru. Notaris beranggapan bahwa Majelis Pengawas Daerah adalah sebagai Majelis Pelindung Notaris.
The purpose of this study to find out monitoring the implementation of the application papers for promotion violations of the Notary and the sanctions given for violations the print media for the promotion of the application of the Notary and the obstacles encountered in the applicaion of enforcement against violation newspapers for promotion in accordance with the code of the Notary, Notary in Sleman Regency. This study juridical empirical research that the data obtained through field research. Investigators down to look for primary data through interviews using the interview guidelines and is equipped with a library data. The research was conducted in Sleman. The data obtained were analyzed qualitatively presented descriptively to select and arrange the data systematically with the quality of the research based on the sequence. These results indicate that the supervision of the Notary who violates print usage for promotion Notary conducted by the honorary board. Supervision of a Notary done preventif and repressive. Supervision of an Notary violations committed in the presence of complain/reports of local honorary aboard. Against the violations is then followed up by a panel of local supervisors. Sanctions imposed by the supervisory council of the area the offence is a verbal warning and a Notary to make a statement and to require the Notary to not repeat his actions only to the extent that milk sanctions. Constraints faced by the regional assembly supervisor in the enforcement of the violation to use paper promotion Notary, Notary is a lack of understanding of the code of ethics specifically bans the promotion of a Notary and the constraints that are thinking of false Notary. Notary assume that the assembly area supervisors are as protective assemblies Notary.
Kata Kunci : pengawasan notaris, majelis pengawas daerah Kabupaten Sleman, sanksi notaris, monitoring notary, supervisory council of Regency of Sleman, Sanctions Notary