STAKEHOLDER DAN TENURIAL DI KAWASAN PENYANGGA TAMAN NASIONAL DANAU SENTARUM SEBAGAI PRA KONDISI IMPLEMENTASI REDD+

DUDY KURNIAWAN, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.

2013 | Tesis | S2 I.Kehutanan/MKSDAL

Salah satu upaya penanganan penyebab perubahan iklim di bumi adalah pengurangan emisi gas rumah kaca. Di bidang kehutanan melalui mekanisme REDD (Reduction Emission From Deforestation And Degaradation), yang berkembang menjadi REDD+ dengan menambahkan pengelolaan kawasan konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan karbon. Di dalam implementasinya REDD+ mensyaratkan adanya kepastian bagi wilayah dan penerima manfaat dalam mekanismenya. Pada saat ini pengelolaan kawasan penyangga Taman Nasional Danau Sentarum, belum diketahui siapa saja yang terlibat di dalamnya dan bagaimana bentuk tenurial yang ada dalam kaitannya sebagai kondisi sebelum implementasi REDD+ dilaksanakan. Perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui siapa saja stakeholder dan bagaimana bentuk tenurial yang ada di kawasan ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian ditentukan dengan cara purpossive yaitu pada desa yang berbatasan langsung dan berada di kawasan penyangga TN Danau Sentarum. Kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif dengan analisis stakeholder dan analisis tenurial dengan mempergunakan Metode RaTA (Rapid Land Tenure Assessment). Untuk bentuk pengelolaan kawasan penyangga TN Danau Sentarum dilakukan analisis trade-off dengan analisis multi kriteria. Hasil analisa menunjukan bahwa di kawasan penyangga ini terdapat 15 stakeholder yang berperan di dalamnya namun dalam pelaksanaan masih belum terkoordinir dengan baik. Untuk kondisi tenurial, kawasan ini statusnya masih merupakan kawasan hutan negara dengan bentuk hutan produksi dan areal penggunaan lain. Untuk bentuk pengelolaan berdasarkan analisis trade-off yang dilakukan dalam menghadapi implementasi REDD+ dilakukan dengan pengelolaan oleh masyarakat dalam bentuk hutan desa atau hutan kemasyarakatan. Sebagai upaya pra kondisi sebelum implementasi REDD+ dilaksanakan di wilayah ini perlu dilakukan beberapa upaya yaitu pemantapan kawasan hutan dan pembentukan institusi pengelola hutan.

One effort to handle cause of climatic change in the earth is to reduce glasshouse gas emission. In terms of forestry, mechanism of REDD (Reduction Emission from Deforestation and Degradation) is changed into REDD+ by adding conservational zone management, conservative forest management, and increasing carbon reserves. Implementation of REDD+ requires certainty to zone and beneficiaries of mechanism. Currently, management of buffer zone of Danau Sentarum National Park Lake has not been understood on who are involved and how REDD+ is implemented. A study needs to do to find who are stakeholders and what is form of Tenurial existing in this zone. This study was conducted by survey method through qualitative and quantitative approach. Study location was determined purposively, namely in village with direct limit and existing in buffer zone of Danau Sentarum National Park. Then, descriptive-qualitative analysis was conducted by analysis of stakeholders and Tenurial by using RaTA (Rapid Land Tenure Assessment) method. Trade-off analysis was conducted for form of buffer zone management of National Park of Sentarum Lake by multiple criteria analysis. Results of analysis indicate that the buffer zone had 15 stakeholders who played a role, but its implementation was not coordinated well yet. In terms of tenurial condition, this zone has status which is state forest zone with production forest form and other areal uses. Form of management was based on trade-off analysis conducted in coping with REDD+ implementation which was done by societal management in village forest form or public forest. As effort of pre-condition before REDD+ implementation was conducted in this zone, some efforts needed to make such as establishment of forest zone and formation of forest management institution.

Kata Kunci : stakeholder, tenurial, kawasan penyangga, pengelolaan