PELAKSANAAN REKRUTMEN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II PADA PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

WURIANTO SAKSOMO, Dr. Ely Susanto, MBA

2013 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Rekrutmen pejabat struktural adalah sebuah proses mencari dan mendapatkan pemimpin yang berkualitas dalam organisasi birokrasi. Dalam tataran daerah (kabupaten/kota), jabatan struktural eselon II merupakan jabatan yang paling strategis karena merupakan puncak karir tertinggi dalam pemerintah daerah maupun pimpinan teratas dalam satuan kerja. Jabatan ini terdiri dari eselon IIa yakni sekretaris daerah dan eselon IIb yakni kepala satker (kepala badan, kepala dinas, sekretaris DPRD, direktur RS, inspektur) termasuk pula staf ahli dan asisten sekda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan rekrutmen pejabat struktural eselon II pada Pemerintah Kabupaten Ngawi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan rekrutmen pejabat eselon II pada Pemerintah Kabupaten Ngawi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi dan wawancara digunakan untuk mendapatkan data primer sedangkan studi pustaka digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dari regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang hal ini membawa kendala dalam pelaksanaan rekrutmen pejabat struktural di daerah. Institusi yang berperan dalam rekrutmen adalah BKD dan Baperjakat, namun keduanya berada pada posisi yang lemah karena hanya berfungsi sebagai penyaji data dan pemberi pertimbangan. Satu-satunya pejabat yang memiliki otoritas penuh adalah bupati, yang bisa saja merubah hasil dari proses sebelumnya. Sistem rekrutmen bersifat tertutup. Informasi lowongan jabatan dan persyaratan untuk mendudukinya tidak diumumkan secara terbuka. Selain itu juga menutup peluang inisiatif personal untuk melamar. Pemerintah Kabupaten Ngawi belum mengadopsi model fit and proper test. Dalam hal inilah akhirnya lahir gejala patronase.

Structural employment recruitment is a process of finding and getting a qualified leader in bureaucratic governmental organizations. In local level such as county/city, echelon II employment is the most strategic position due to its highest top position of career and leadership in each work unit. The positions consists of echelon IIa which is regional secretary and echelon IIb which are department’s top leaders, DPRD secretary, director of the hospital, and governmental inspectors. The purpose of this research is to acknowledge the implementation of structural echelon II governmental recruitment in county Ngawi. This research used a descriptive method with qualitative approach to describe the implementation of the recruitment of echelon II in Ngawi local governmental. Data collection techniques that was used were observation, interview, and library study. Observation and interview were used to obtain primary data while the library study was used to obtain secondary ones. The results showes that there were problems of regulations issued by the central governmental in which brought such obstacles for implementation of this structural employment recruitment. Institutions that play a significant role for this recruitment’s are BKD and Baperjakat, nevertheless both institutions have lack position since they only purposes as data provider and advicer. The sole authoritative official who finalizes the recruitment is the regent, who was able change the outcome of the previous process. This recruitment system is a kind of close reserved. The information for vacancy and requirements for the position was unpublish. In other case, it also closes the opportunity for applicants who has such personal initiative. Ngawi governmental has not adopted the fit and proper test models. Such way at last, produces patronage symptoms.

Kata Kunci : pemerintah daerah, rekrutmen, eselon II, patronase