NEGOTIATION AS A PROCESS IN RESOLVING LAND CONFLICT: A CASE STUDY IN FOREST LAND DISPUTE IN INDONESIA

Dien Fahriyandy, M. Sani Roychansyah, S.T., M.Eng., D.Eng

2014 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Perubahan fungsi dan batas wilayah suatu kawasan hutan di Indonesia seringkali diikuti oleh terjadinya konflik dengan masyarakat setempat. Hal ini terjadi jika dalam prosesnya pemerintah secara sepihak menetapkan suatu kebijakan tanpa melakukan kesepakatan dengan penduduk setempat. Penelitian ini membahas tentang suatu konflik di kawasan hutan di Indonesia yang terjadi di Taman Nasional Tanjung Puting, dimana suatu kesepakatan telah dicapai. Adanya suatu kesepakatan antara manajemen hutan dengan masyarakat yang hidup di kawasan hutan merupakan suatu kebutuhan, demi tercapainya pengelolaan hutan yang lestari. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-deduktif. Adapun pemilihan TPNP sebagai area penelitian adalah karena adanya proses negosiasi dan mediasi dalam penyelesaian konflik antara pengelola TPNP dengan masyarakat di kawasan tersebut. Data diperoleh dari berbagai dokumen dan wawancara terhadap key person yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik, baik dari pihak pemerintah, masyarakat maupun pihak ketiga. Selanjutnya dilakukan analisis untuk memahami proses penyelesaian konflik, memetakan konflik, dan memahami proses mediasi serta untuk memahami faktor-faktor yang berpengaruh dalam setiap tahap negosiasi. Dari penelitian diketahui bahwa kesuksesan suatu negosiasi tergantung pada tahap-tahap yang dilakukan dalam proses negosiasi dengan mengoptimalkan faktor-faktor yang berpengaruh di dalamnya, misalnya kepentingan pihak-pihak yang berkonflik, strategi yang digunakan, alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan, dan kriteria yang harus dipenuhi. Proses ini harus didukung oleh kesediaan semua pihak untuk berpartisipasi dan berkomitmen dalam melaksanakan kesepakatan. Adakalanya kehadiran mediator/fasilitator sangat dibutuhkan jika komunikasi antar aktor sulit dilakukan. Agar proses tersebut dapat mencapai kesuksesan, perlu dilakukan koordinasi yang intensif, sosialisasi informasi secara memadai, dan monitoring secara terus menerus pada semua tahap untuk mendapatkan legalitas akhir suatu kesepakatan.

Changes of function or boundary designation of forest land are often followed by a conflict with the local community in Indonesia. It often happens when, at the outset of the process, the government unilaterally imposes new laws without establishing any agreement from local residents. In this study, a particular forest area conflict in Indonesia, the Tanjung Puting National Park (TPNP), is investigated where agreements were reached. The existence of an agreement between forest management and communities living in forest land has been recognized to be a necessity, in order to achieve sustainable forest management. This research is a deductive-descriptive research. The reasons of choosing TPNP as the study area were because the existence of negotiation and mediation in resolving the conflicts between TPNP management and local resident in the area. Various related documents were studied and interviews with key persons involved in the conflict resolution process, such as from the government, local resident and third parties. Furthermore, it was analyzed to trace the process of conflict resolution, mapping the conflict, and understand the mediation process as well as to understand the influential factors in each stage of negotiation. This research shows such a successful negotiation depends on carrying out the stages in the negotiation process and optimizing the influential factors in it, such as the various interests, appropriate strategies, possible options, and the criteria that must be met. This process needs to be backed up by the willingness of all parties to participate and give their commitment to fulfilling the agreement. Sometimes, the presence of a mediator/facilitator is very urgent if communication among conflicting parties dead locked. To success the process, intensive coordination, adequate dissemination of information, and continual monitoring of all stages is a must to ensure the final legality of the agreement.

Kata Kunci : negosiasi, kesepakatan, konflik resolusi, perselisihan di kawasan hutan