KEEFEKTIFAN KODE ETIK MEMBENTUK PERILAKU ETIS STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

Sigit Kusmaryanto, Dr. Gugup Kismono, MBA.

2013 | Tesis | S2 Magister Manajemen

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pembenahan manajemen Sumber Daya Manusia dengan memberlakukan kode etik pegawai sejak Tahun 2002. Kebijakan DJP tersebut merupakan lanjutan program reformasi birokrasi, selain melakukan perubahan struktur organisasi, proses bisnis, dan teknologi informasi. Walaupun kode etik sudah diterapkan, perilaku menyimpang atau pelanggaran disiplin pegawai DJP masih cukup banyak ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keefektifan kode etik dalam membentuk perilaku etis pegawai DJP berdasarkan empat program etika yang dikembangkan oleh Singh (2011), yaitu: tujuan kode etik, implementasi kode etik, pengkomunikasian atau penegakan kode etik ke internal organisasi, dan pengkomunikasian kode etik ke eksternal organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian survei, yaitu: penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data dengan mengambil sampel dari populasi tertentu. Populasi penelitian ini adalah para pegawai pajak di KPP Pratama Wonosari dan KPP Pratama Surakarta. Pengambilan sampel sebanyak 137 responden dilakukan dengan tehnik purposive sampling. Pengolahan data menggunakan program Statistical Package of Social Science (SPSS) 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga variabel independen, yaitu: tujuan kode etik, implementasi kode etik, dan pengkomunikasian atau penegakan kode etik ke internal organisasi berpengaruh positif dan signifikan pada keefektifan kode etik membentuk perilaku etis dengan nilai sig 0.000. Variabel tujuan kode etik menjadi variabel yang paling dominan mempengaruhi keefektifan kode etik membentuk perilaku etis. Variabel pengkomunikasian kode etik ke eksternal organisasi berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan pada keefektifan kode etik membentuk perilaku etis dengan nilai sig 0.949.

Directorate General of Taxes (DGT) reformed the Human Resources management by employing code of ethics since 2002. The DGT policy is a continuation of bureaucratic reform program, in addition to changes in organizational structure, business processes, and information technology. Although the code of ethics has been applied, misconduct or breach of discipline still pretty much found. This study aims to identify the effectiveness of the code of ethics established ethical behavior based on four ethics program developed by Singh (2011), which are code purpose, code implementation, internal code communication or enforcement, and external code communication. This study uses a quantitative approach to survey research methods, namely: a study using questionnaires as the data collection instruments in a sample of a given population. Population of this study is the tax officials in Small Tax Office (STO) Wonosari and STO Surakarta. Sampling as many as 137 respondents conducted by purposive sampling technique. Processing data used the program Statistical Package of Social Science (SPSS) 17. The results showed that the three independent variables which are code purpose, code implementation, and internal code communication or enforcement have significant and positive effect on the effectiveness of the code of ethics established ethical behavior with sig 0.000. The most dominant variable that affecting the effectiveness of the code of ethics established ethical behavior is code purpose. Variable external code communication have positive influence, but that is not significantly on the effectiveness of the code of ethics established ethical behavior with sig 0.949.

Kata Kunci : Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Program etika, Keefektifan kode etik membentuk perilaku etis