IMPLIKASI PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBATASAN KUOTA PENJUALAN DARI KAWASAN BERIKAT KE PASAR DALAM NEGERI TERHADAP STRATEGI PROGRAM RESTRUKTURISASI BISNIS (KASUS DI PT. SEAMLESS PIPE INDONESIA JAVA)

Abdul Mujib, Dr. Setiyono Miharjo, MBA.

2013 | Tesis | S2 Magister Manajemen

Dalam era globalisasi perdagangan dunia sekarang ini, persaingan untuk mendapatkan pasar bagi produk industri bukan minyak dan gas bumi sudah sedemikian ketatnya. Dengan demikian diperlukan berbagai upaya baik dari pengusaha sendiri maupun dari pihak pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan daya saing produk buatan perusahaan dalam negeri. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri adalah pemberian fasilitas yang dapat mendukung iklim investasi oleh pemerintah. Diantaranya dengan memberikan fasilitas di bidang kepabeanan melalui pembangunan kawasan berikat. Pada tanggal 6 September 2011, Agus D.W. Martowardojo selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagai revisi dari peraturan-peraturan tentang kawasan berikat sebelumnya. Salah satu ketentuan yang direvisi adalah terkait dengan batas maksimal pengeluaran produk dari kawasan berikat ke daerah pabean Indonesia lainnya (non kawasan berikat). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana dampak dari perubahan regulasi kawasan berikat mengenai pembatasan kuota penjualan dari kawasan berikat ke pasar dalam negeri, termasuk memberikan alternatif solusi agar SPIJ tetap dapat memperoleh fasilitas kawasan berikat.

In the era of globalization of today's world trade, competition for markets for industrial products instead of oil and gas has become more intense. Thus it required the efforts of both the entrepreneur or from the government to work together to improve the competitiveness of products made by companies in the country, of which the government provides facilities through development in customs bonded area. On 6 September 2011, Agus D.W. Martowardojo as Minister of Finance of the Republic of Indonesia issued Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number of 147/PMK.04/2011 about Bonded area as a revision of the regulations previously bonded. One of the provisions of the revised limit is related to the expenditure of products bonded to other Indonesian customs areas (nonbonded). This study aims to analyze how the impact of regulatory changes on the bonded area of sales quota restrictions bonded to the domestic market, including providing alternative solutions in order to obtain SPIJ for bonded area.

Kata Kunci : Kawasan Berikat, Pembatasan kuota penjualan, Alternatif solusi