ANALISA KONFLIK EKSEKUTIF – LEGISLATIF KABUPATEN BANYUMAS PERIODE 2008-2013

SUKMAWATI, Drs. Mashuri Maschab, SU.

2013 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Studi ini bertujuan meneliti konflik politik yang mewarnai hubungan lembaga eksekutif dan legislatif di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas periode 2009- 2013. Sejak Bupati Mardjoko terpilih pada Pilkada 2008 hingga menjelang akhir masa jabatannya di tahun 2013, hubungannya dengan DPRD tidak pernah sepi dari konflik. Mulai dari melawan birokrasi, partai pengusung sendiri hingga DPRD.Terdapat dua kasus konflik besar yakni kegagalan proyek Bioetanol tahun 2008 dan Kegagalan Banpol PDIP sehingga menyebabkan tertundanya penetapan APBD 2011.Konflik kelembagaan bisa terjadi karena faktor institusional maupun nonstitusional. Faktor institusional timbul karena: (1) penerapan pemilihan langsung eksekutif dan legislatifyang menyebabkan kesetaraan posisi eksekutif dan legislative, (2) Bupati terpilih berasal dari partai pengusung yang kekuatannya tidak dominan,(3) Kuatnya posisi Bupati atas partai pengusung. Faktor noninstitusional timbul karena model kepemimpinan dan komunikasi politik Bupati dan anggota DPRD yang tidak berjalan demokratis dan santun. Dalam mengkaji akar konflik eksekutif dan legislatif di Kabupaten Banyumas sebagaimana tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya untuk memperoleh validitas/keabsahan data, maka dalam analisis juga akan menggunakan teknik triangulasi data. Data penelitian menunjukkan sumber konflik secara institusional mengalami gejala personalisasi kekuasaan dan divided government (pemerintahan terbelah). Mardjoko mempersonalisasi posisinya karena menganggap legitimasi pemilihan langsung menisbikan peran partai pengusung.Disisi lain PKB sebagai partai pengusung gagal membangun strategi kandidasi yang menjamin akses partai mengontrol kandidat.Pemerintahan terbelah karena Bupati terpilih berasal dari partai yang tidak mendapatkan perolehan suara mayoritas di DPRD. Partai dominan mudah menunjukkan kekuatannya di DPRD namun diperparah oleh lemahnya kapasitas DPRD memahami hak konstitusionalnya dan tidak mampu memisahkan persoalan partai dengan persoalan DPRD. Sumber konflik non institusional karena Mardjoko memilih model kepemimpinan dominatif dan eksklusif karena menilai DPRD terdiri dari orang-orang yang tidak kompeten dan produktif. Oleh karena itu, secara institusional PKB harus memperbaiki strategi kandidasinya agar dapat mengontrol prilaku kandidat sesuai dengan kontrak politiknya. Bupati harus pula memahami urgensi PKB sebagai kekuatan minimal pendukung Kepala Daerah di legislatif serta menghormati DPRD sebagai mitranya di pemerintahan. PDIP sebagai Partai dominan di DPRD juga harus memahami batasan kewenangan dan kepentingan yang dapat diakomodir dalam konflik kelembagaan. Secara noninstitusonal dibutuhkan kedewasaan politik yang tercermin pada model kepemimpinan dan komunikasi politik yang mengedepankan dialogis dan kesantunan antar lembaga.

The aims of the research is to study political conflict between the government and parliament in the regency of Banyumas in 2009-2013. Since elected at the Pilkada 2008to the end of his tenure, Mr. Mardjoko had always been involved in the conflict with the parliaments. The conflict ranged from his disagreement against the party promoted him to his opposition to the parliament. The conflict intense is controling and budgeting of legislatives to executives. There were two intense conflicts found during his authority namely, controlling parliament about the failure of Bioetanol project in 2008 and budgeting parliament about the delay of pronouncement of APBD 2011 for political party’s funding. These conflicts occurred due to institutional and non-institutional factors. The institutional factors occurred because (1) the application of direct election of the executives and legislatives which led to the equal position of the parliament and the government; (2)The elected mayor was promoted by nondominant legislatives; (3) The dominant position exercised by mayor over his supporting party. The non-institutional factor emerged because ofregent and the parliament did not apply democratic leadership and good manner political communication style. By conducting research on the sources of conflict between the executives and legislatives in the regency of Banyumas, the researcher used qualitative methods by conducting interviews and documentation. Then, to attain the validity of the data, technic data triangulation was applied. The data shows that the sources of the institutional conflicts in the regency of Banyumas are phenomenon of power personalization and divided government. On the one hand, Mardjoko personalized his position because he considered his powerful legitimation as he was elected directly, and this direct election relativizes the roles of his supporting party. On the other hand, PKB as his supporting party failed to build candidacy strategy whose function is toensure the access of the party to control the candidate. The divided government is resulted from the elected regent is supported by non-dominant party in the parliament meanwhile the dominant party had always been showing its power in the parliament. This condition was worsened by the weakness of the capacity of the members of parliament to understand their constitutional rights and they were unable to differentiate their party’s problems from those of parliament. In addition, the source of non-institutional conflict is that Mardjoko applied a dominant and exclusive leadership style because of his assumption that the members of parliament consists of incompetent and unproductive people.

Kata Kunci : Pemilihan langsung, Konflik, divided goverment, leadership