PERAN ARKEOLOGI PUBLIK DALAM PELESTARIAN KAWASAN BOROBUDUR SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN)

Wiwt Kasiyati, S.S, Dr. Daud Aris Tanudirjo, M.A.

2013 | Tesis | S2 Arkeologi

Candi Borobudur telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai World Culture Heritage sehingga perlu dijaga kelestariannya. Upaya pelestarian kawasan Borobudur telah dilakukan tahun 1979 dalam bentuk masterplan yang disusun oleh JICA. Dalam masterplan tersebut kawasan Borobudur dibagi menjadi 5 zona, masing-masing zona dilaksanakan oleh instansi berlainan. Namun dalam perjalanan waktu implementasinya terhadap pengelolaan Zona 1, 2, 3, 4, dan 5 tidak ada konsistensi nyata sehingga memunculkan berbagai masalah diantaranya kurang lestarinya kawasan Borobudur, kurang sejahteranya masyarakat Borobudur, dan kurangnya peran serta masyarakat dalam pelestarian kawasan Borobudur. Masalah tersebut menjadi perhatian UNESCO, sehingga World Heritage Committee meminta agar pemerintah Indonesia meninjau kembali Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan Borobudur. Pemerintah Indonesia menindaklanjuti rekomendasi UNESCO dengan merevisi zonasi melalui penataan kawasan Borobudur secara keruangan menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN). Berkaitan dengan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pelestarian Candi Borobudur karena dalam Arkeologi Publik masyarakat berkedudukan sebagai pelindung dan pelestari situs, mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Borobudur, mengetahui kebijakan presentasi publik untuk mewujudkan kawasan Borobudur menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan pembangunan masyarakat Borobudur. Penelitian ini menggunakan pendekatan Arkeologi Publik dan pendekatan yang berorientasi pada masyarakat melalui partisipatori dan pemberdayaan masyarakat. Tahapan penelitian terdiri dari pengumpulan data (observasi lapangan dan penelitian masyarakat), pengolahan data, analisis data, dan sistesis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Arkeologi Publik masyarakat diposisikan sebagai pelindung dan pelestari situs, namun kenyataannya peran serta masyarakat terhadap pelestarian Candi Borobudur dan kawasannya belum optimal. Peran serta menurut masyarakat yaitu keinginan untuk ikut serta dalam pelestarian Candi Borobudur melalui partisipasi merawat Candi Borobudur. Selain itu masyarakat Borobudur sebagian besar belum memahami di wilayahnya akan menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) karena kurangnya informasi dan peran Arkeologi Publik sebagai media informasi. Untuk tersampaikannya informasi kepada masyarakat perlunya kebijakan pemerintah agar masyarakat memahami tentang Kawasan Strategis Nasional (KSN) melalui presentasi publik Kawasan Strategis Nasional (KSN) Borobudur kepada masyarakat.

Borobudur Temple has been enlisted as World Cultural Heritage by UNESCO, so it has to be preserved. The efforts in preserving Borobudur area actually has been conducted in 1979 as JICA composed a master plan. In that master plan, Borobudur is divided into 5 zones, in which different institutions manage the zones. Over time there have been inconsistencies in the implementation of the management for Zone 1, 2, 3, 4 and 5 that raise several problems, such as Borobudur area is less sustainable, Borobudur community is less prosperous, and community involvement is lacking in the preservation of Borobudur area. The problems have caught UNESCO’s attention until World Heritage Committee recommends the government of Indonesia to review Presidential Decree No. 1 Year 1992 with the hope to improve the quality of Borobudur area management. The Indonesian government then follows the recommendation by revising the spatial zoning and designates Borobudur area as a National Strategic Area. With regards to that matter, this study is focused to find out the role of community in the preservation of Borobudur Temple, because public archaeology places the community as protector and conservator of the area, to know the understanding of the community regarding Borobudur area as a National Strategic Area, and to find out public presentation policy to regulate Borobudur area as a National Strategic Area as well as Borobudur community development. The method of the study uses public archaeology approach as well as the approach that is oriented into community through community participation and empowerment. The stages of the study are data collection (field observation in the land use change and study on community), data analysis, and synthesis of data. The result shows that in public archaeology the community is positioned as the protector and conservator of the site, but in truth the participation of the community in preserving Borobudur Temple and its surrounding area is not yet optimal. According to the community, participation in preserving Borobudur Temple means that they involve in the maintenance of the temple. In addition, the community has not fully aware that the area would be designated as a National Strategic Area as a result of lack of information and public archaeology’s role as information media. The information should be delivered as a government policy through public information of Borobudur National Strategic Area so that the community would have better understanding.

Kata Kunci : Arkeologi Publik, Pelestarian Kawasan Borobudur, dan Kawasan Strategis Nasional (KSN).