GERAKAN BUDAYA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Kajian Implementasi Gerakan Segoro Amarto Pada Pemerintah Kota Yogyakarta)

Sahrony A. Hirto, Prof. Dr. Muhadjir Darwin, M.PA.

2013 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Penanggulangan kemiskinan saat ini dapat penulis gambarkan dalam tiga hal. yang pertama, terjadinya penyamaan atau penyeragaman kebijakan di tiap daerah. Kedua, adanya ego sektoral dan kurang adanya sinkronisasi berbagai kebijakan yang diimplementasikan oleh departemen ataupun kementerian negara. Dan yang Ketiga, program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung terfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Mengingat pentingnya penanggulangan kemiskinan maka pemerintah Kota Yogyakarta berupaya mengelaborasi kebijakan kemiskinan dengan menggunakan modal sosial sebagai motor penggerak, kebijakan dimaksud dinamai dengan Gerakan Segoro Amarto (Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarto). Setelah diresmikan oleh Gubernur D.I Yogyakarta ditahun 2010 maka Gerakan Segoro Amarto diuji cobakan di tiga kelurahan yang disebut dengan kelurahan Segoro Amarto, kelurahan tersebut adalah Kelurahan Kricak, Tegalpanggung dan Sorosutan. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat munculnya gerakan budaya dalam masyarakat melalui implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Selain itu penelitian ini juga melihat respon kelompok basis terhadap kebijakan Segoro Amarto. Berdasarkan hasil yang dikumpulkan di lapangan penulis simpulkan kedalam dua hal antara lain : Pertama Segoro Amrto dalam pelaksanaannya khusus untuk kelurahan pilot projek dilaksanakan melalui bantuan dari gubernur yang diberikan langsung kepada kelurahan. Kedua, Respon kelompok basis terhadap kebijakan Segoro Amarto juga bervariatif yaitu ada yang menganggap Segoro Amarto merupakan perhatian seorang raja kepada masyarakatnya. Selain itu sebagian masyarakat juga menganggap bahwa Segoro Amarto adalah program pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, dan untuk sebagian kecil memaknainya bahwa gerakan ini untuk menanamkan nilai kedisiplinan, gotong royong, kebersamaan dan kepedulian.

Poverty reduction is now the author can describe in three ways. The first, the equation or uniform policy in each region. Second, the sectoral ego and lack of synchronization of the various policies implemented by the department or ministry of state. And the Third, poverty reduction programs have tended to focus on social aid efforts for the poor. Given the importance of poverty reduction, the government seeks to elaborate Yogyakarta poverty policy by using social capital as a driving force, the policy is called the Movement Segoro Amarto (Spirit of Mutual Cooperation Agawe Majune Ngayogyakarto). Once inaugurated by the Governor of Yogyakarta in 2010 the Movement Segoro Amarto tested in three villages called Segoro Amarto village, the village is a village Kricak, Tegalpanggung and Sorosutan. This study is intended to look at the emergence of culture in society through poverty alleviation policies. In addition, this study also look at the response to the policy group Segoro Amarto basis. Based on the results collected in the field into two authors conclude, among other things: First Segoro Amrto specific implementation for urban pilot projects implemented through the help of the governor is given directly to the village. Second, the policy response to the base group also varied Segoro Amarto assume that there is a concern Segoro Amarto a king to the people. In addition, some people also assume that Segoro Amarto is a government program intended to provide assistance to the poor, and for a fraction interpret that this movement to instill the value of discipline, mutual cooperation, solidarity and concern.

Kata Kunci : Kebijakan,Implementasi,Segoro Amarto, Kemiskinan, Modal Sosial, Kelompok Basis, Respon, Sri Sultan, Gubernur