TINGKAT PARTISIPASI KELUARGA BERENCANA PASCA OTONOMI DAERAH DI KOTA MAGELANG (Hasil Analisis Data KB dan KS Tahun 2012)

ANISATUN NURUL ALAM, Umi Listyaningsih, M.Si, S.Si

2013 | Skripsi | GEOGRAFI

Otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia sejak bulan Januari 2001 membawa pengaruh yang luas dalam berbagai bidang mulai dari pemerintahan, keuangan, sampai dengan pelayanan publik. Dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 menyebabkan pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kekuasaan ekonomi politik yang sangat besar dan dalam kurun waktu yang bersamaan kekuasaan pemerintah pusat dikurangi secara signifikan. Begitu pula dengan kebijakan yang menyangkut kesehatan reproduksi, pada mulanya berada dibawah BKKBN yang posisinya masih berada ditingkat pusat. Namun sejak bulan Juni 2003, BKKBN diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Program Keluarga Berencana merupakan program yang diakui sebagai program kependudukan yang efektif untuk menurunkan fertilitas. Sejalan dengan hal ini, maka pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan keluarga berencana harus selalu menjadi prioritas. Keluarga berencana pasca diberlakukannya otonomi daerah, dimana tidak hanya dilihat dari partisipasi akseptor dan PUS tetapi juga partisipasi dari BKKBN baik dari segi biaya yang dikeluarkan untuk program KB. Otonomi daerah khususnya dalam bidang Keluarga Berencana memberikan banyak pengaruh, antara lain : BKKBN yang dulu ditangani pusat sekarang ditangani oleh Kabupaten/Kota masing-masing. Seperti di Kota Magelang, kebijakan BKKBN dulu diatur langsung oleh pusat dari mulai anggaran sampai dengan kebutuhan alat kontrasepsi. Tetapi setelah otonomi, kebutuhan alat kontrasepsi dan biaya kirim ke setiap kecamatan yang mengajukan jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kecamatan. Dampak positif dari kebijakan ini yaitu tidak ada alat kontrasepsi dan kebutuhan lain yang terbuang percuma. Partisipasi dari akseptor untuk wilayah Kota Magelang untuk melakukan kegiatan ber-KB-nya dapat terlihat dari peningkatan peserta KB baru dan bertambahnya jumlah peserta KB aktif setiap bulannya. Peserta KB baru lebih banyak menggunakan pelayanan pemerintah karena banyak yang merupakan PUS muda dan pasangan yang baru mempunyai anak yang saat kehamilannya memeriksakan diri ke bidan desa. Peserta KB aktif lebih banyak menggunakan pelayanan KB swasta karena kenyamanan dan mudahnya konsultasi yang menjadi alternatif pilihan serta banyak diantara mereka yang bekerja sehingga lebih mudah ber-KB diluar jam kerja yaitu pada sore atau malam hari. Kurangnya kontrol dari pemerintah daerah dalam mendukung upaya pengendalian program KB dirasa sangat mempengaruhi kinerja dari BKKBN, sehingga BKKBN utamanya petugas lapangan atau PLKB harus mampu berperan aktif dengan memberi penyuluhan ke puskesmas, rumah sakit, klinik KB, dan ke desa-desa melalui dasawisma. Pada dasarnya pemenuhan kebutuhan alat kontrasepsi yang ada di Kota Magelang di tiap kecamatan sudah terpenuhi baik yang berupa pil, suntik, kondom, IUD dan Implant. Bahkan untuk vasektomi dan tubektomi juga dilayani secara gratis. Pemahaman yang menyeluruh mengenai tubuh dan kesehatan reproduksi dari para peserta KB dapat mempengaruhi terhadap pilihan jenis alat kontrasepsi yang dipakainya. Dengan begitu kepuasan dan kemantapan pemakaian alat kontrasepsi akan meningkatkan keberlangsungan pemakaian kontrasepsi, sehingga akan memberi dampak demografis yang lebih baik.

Imposed regional autonomy in Indonesia since January 2001 brought widespread influence in various fields ranging from government, finance, to public service. Issuance of Law no.22, 1999 led to the government district/municipality has the power enormous political economy and in the same time period the central government's power is significantly reduced. Similarly, the policy reproductive health, at first under the BKKBN still be at the central position. But since June 2003, BKKBN submitted to the District/City. Family Planning Program is a program that is recognized as an effective population program to reduce fertility. In line with this, the development of facilities and infrastructure health and family planning services should always be a priority. Family planning after the implementation of regional autonomy, which is not only seen from the acceptor and young couple participation but also participation of BKKBN both in terms of costs incurred for family planning programs. Autonomous regions, particularly in the field of Family Planning provides many influences, among others : the first addressed the central BKKBN now handled by the District/City respectively . As in Magelang, BKKBN policy first set directly by the central budget from start up to the need of contraception. But after autonomy, the need for contraception and shipping each district that filed so tailored to the needs of each district. The positive impact of this policy is no need for contraceptives and other wasted. Participation of acceptors for the city of Magelang to conduct its family planning can be seen from the increase in new planning participants and the increasing number of active participants family planning programs each month. New planning participants more likely to use government services because many are young couple and a new partner during pregnancy had children who went to the village midwife. Participants Family Planning more active use of family planning services for the comfort and ease of private consultations to be an alternative option and many of those who work so much easier family planning after hours in the afternoon or evening. Lack of control of the local government in supporting the family planning program control is felt greatly affect the performance of BKKBN, so the main BKKBN field officers or field officers should be able to play an active role by providing information to health centers, hospitals, family planning clinics, and into the villages through “dasawisma”. Basically contraceptive needs in the city of Magelang in each district have been met either in the form of pills, syringes, condoms, IUDs and Implants. Even for vasectomy and tubectomy also served for free. Thorough understanding of the body and reproductive health of the participants KB can affect the choices of contraceptives was wearing. With satisfaction and stability so the use of contraceptives will increase the sustainability of contraceptive use, so will provide a better demographic impact.

Kata Kunci : Otonomi Daerah-Partispasi Akseptor-Partisipasi BKKBN-kebutuhan akan kontrasepsi