HAK ATAS SUMBERDAYA DAN TINGKAT AKSES MASYARAKAT TERHADAP HUTAN DALAM PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) DI DESA KARANGASEM KECAMATAN PALIYAN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL

APRILIA WIDAYANI, Dr. Ahmad Maryudi, S.Hut., M.For.

2013 | Skripsi | MANAJEMEN HUTAN

Pergeseran paradigma pengelolaan hutan dari kehutanan konvensional ke kehutanan sosial disebabkan kerusakan sumberdaya hutan dan tuntutan sosial ekonomi masyarakat. Tujuan kehutanan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan tetap memperhatikan kelestarian. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini dengan cara membuka akses masyarakat ke hutan. Salah satu program kehutanan sosial yang diimplementasikan di Indonesia adalah Hutan Kemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hak dan tingkat akses masyarakat sebelum dan sesudah program HKm. Penelitian ini dilakukan di Desa Karangasem, Paliyan, Gunungkidul sebagai desa yang mempunyai dua Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (KTHKm) yang telah mendapatkan ijin definitif sejak tahun 2007. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Pengambilan data dengan wawancara menggunakan kuisioner, observasi lokasi dan pencacatan data sekunder. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hak masyarakat atas sumberdaya hutan yang sebelum HKm hanya hak akses dan hak pemanfaatan setelah ditetapkan sebagai HKm ditambah dengan hak pengelolaan, hak pencegahan dan hak alineasi, namun ini tidak dikuti dengan peningkatan tingkat akses. Penurunan tingkat akses pada akses ilegal masyarakat Desa Karangasem yang mengindikasikan mulai munculnya kesadaran akan kelestarian hutan. Akses legal yang ada meningkat namun pemanfaatan masih belum maksimal karena terdapat hambatan dalam regulasi.

There has been a paradigm shift toward social forestry in Indonesia in recent years. The shift was partly driven by the chronic poverty of forest dwellers and the continuing forest degradation. It was also encouraged by criticisms on the lack of community investment in forest management. One of the purposes of social forestry is to improve the well-being of forest communities. One of the common ways to achieve this goal is by improving the access by the communities to the forest. This research aimed to examine the level of access and use rights of local communities in a social forestry program called Hutan Kemasyarakatan (HKm). This research was conducted in Karangasem Village, Paliyan, Gunungkidul. There are two HKm Groups and they have been granted with definitive forest management rights since 2007. This research was conducted through a quantitative survey method, by which data were collected through interviews, site observations and collection of secondary information. Retrieval of data by interviews using questionnaires, observation locations and the use secondary data. The data were then analyzed both quantitative and qualitative approaches. The results showed that there is an increase in community rights over forest resources. Before HKm, only access and withdrawal right were enjoyed by local people. By the implementations of HKm, Hkm grants local people with more rights, namely management exclusion, and alienation rights. Nonetheless, such rights are not followed with an improved actual access. In fact, local communities experienced with a degree of decline in the actual access on the forest resources. This indicates that HKm program is yet to achieve its provertyrelated goals.

Kata Kunci : HKm, hak, akses, kesejahteraan masyarakat