PROFESIONALITAS APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI GURU

RAHAYU WIJAYANTI, Dr. Ratminto

2013 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Kebijakan sertifikasi guru dibuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia memerlukan proses panjang dan melibatkan banyak pihak dalam pengimplementasiannya khususnya pada tingkat kabupaten/kota. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu instansi yang berperan dalam pengimplementasian kebijakan sertifikasi guru. Aparat Dinas Pendidikan bertugas melayani kebutuhan guru peserta sertifkasi dalam rangka memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti sertifikasi. Dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai aparatur penyelenggara sertifikasi di Kabupaten Tulungagung, aparat mendapatkan banyak komplain dan keluhan dari para guru peserta sertifikasi. Mulai dari proses awal pengajuan NUPTK sebagai syarat mengikuti sertfikasi, pelaksanaan UKG, PLPG hingga pada saat pencairan dana Tunjangan Profesional Pendidik (TPP). Sehingga peneliti mencoba untuk menggali peran aparat Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung dalam penyelenggaraan sertifikasi guru. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana profesionalitas aparatur pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung dalam penyelenggaraan sertifikasi guru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan pemanfaatan data sekunder. Wawancara dilakukan terhadap beberapa key person, antara lain panitia dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, panitia dari Universitas Nusantara PGRI Kediri, guru peserta sertifikasi serta wali murid. Proses selanjutnya adalah menganalisis dan menyimpulkan data yang ada di lapangan berdasarkan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan profesionalitas aparat dari segi kualifikasi terbilang kurang. Aparat tidak cukup kompeten dalam mempersiapkan pelaksanaan sertifikasi dan melayani kebutuhan informasi bagi peserta sertifikasi. Responsibilitas aparat juga terbilang buruk karena terjadi pelanggaran berupa pungutan liar kepada guru penerima tunjangan profesi, yang sudah berlangsung cukup lama namun tidak ditindaklanjuti maupun diberikan sanksi oleh aparat. Transparansi aparat terbilang kurang karena aparat tidak memberikan kebebasan kepada publik untuk mengakses informasi seputar pelaksanaan sertifikasi khususnya terkait alokasi dana APBD yang digunakan sebagai biaya operasional penyelenggaraan sertifikasi guru. Dari segi responsivitas, kebijakan ini sudah dapat menjawab kebutuhan pendidik yang berkualitas karena guru mendapatkan pengajaran dan pelatihan serta mengikuti serangkaian ujian sehingga hanya guru tertentu yang dapat dinyatakan profesional. Guru profesional sebagai tenaga pendidik yang berkualitas merupakan tujuan utama kebijakan sertifikasi. Disamping itu, adanya tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi juga membantu guru dari segi ekonomi.

Teacher certification policy was designed to improve the quality of education in Indonesia requires a lengthy process and involves many parties in its implementation especially at the district or city level. Departement of Education District Tulungagung is one of the agencies that play a role in implementing teacher certification policy. The civil servants Departement of Education in charge of helping teachers in order to meet all certification requirements to follow. In running their responsibilities as civil servants of the certification management in Tulungagung, they get a lot of complaints and grievances from participants. Starting from the beginning of the process following the submission NUPTK as a condition of certification, implementation of UKG , PLPG up at the time of disbursement of funds Educators Professional Allowance. So the researchers tried to explore the role of civil servants Departement of Education District Tulungagung in managing teacher certification policy. The purpose of this study was to determine the professionalism of civil servants Tulungagung Education Department in managing teacher certification policy. Qualitative research method was used in this study. The data was collected through interviews and secondary data utilization. Interviews were conducted with several key persons, such as civil servants Departement of Education District Tulungagung, committee from Universitas Nusantara PGRI Kediri, participant of teacher certification policy and student parents. The following process was analyze and conclude data based on the concepts that were used in this study. The results showed the professionalism of civil servants in terms of qualifications is somewhat less. Civil servants are not competent enough to prepare the certification and serve the information needs for participants. Responsibility of civil servants are fairly bad due to the offense of bribery of teachers receiving professional allowance, which has been going on long enough, but there wasn’t any action or punishment by the authorities. Transparency of civil servants is somewhat less because the civil servants didn’t give freedom for public to access information about the implementation of certification especially related to the budget allocation that was used for operational expenses in managing teacher certification. In terms of responsiveness, this policy has been able to answer the requirement for qualified educator because teachers has been received training and following a series of exams so that only certain teachers can be approved as professionals. Professional teacher as an qualified educator was a major objective of certification policy. In addition, additional income allowance also helps teachers in terms of economy.

Kata Kunci : Kebijakan Sertifikasi Guru, Aparatur Pemerintah, Profesionalitas