FORMULASI KEBIJAKAN UPAH MINIMUM KOTA YOGYAKARTA

SATRIA ADI GUNAWAN, Dr.Ambar Widaningrum, M.A

2013 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Arah penelitian ini untuk mencari kejelasan dan melacak Penelitian ini mendiskusikan masalah rerangka formulasi kebijakan upah minimum Kota Yogyakarta. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi masalah upah ketenagakerjaan, yang dianggap lemah dalam implementasinya dan juga untuk lebih memenuhi rasa keadilan dari pekerja. Argumen utama yang diajukan adalah proses formulasi kebijakan lebih kearah segi politis dibandingkan dengan segi teknokratis. formulasi kebijakan upah minimum Kota Yogyakarta untuk tahun 2013. Batasan konsep dari penelitian ini adalah tahapan formulasi kebijakan publik, peran aktor yang berperan, dan kepentingan dari aktor di setiap tahapannya. inspeksi dokumen, pengamatan, dan dokumentasi pemahamaman. Peneliti membandingkan antara praktik yang terjadi dengan teori, Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengambilan data dengan wawancara mendalam dengan aktor terkait dengan formulasi kebijakan, kemudian melakukan analisis dan pembahasan secara deskriptif. Nilai dan kepentingan yang dibawa aktor kebijakan tergantung dari latar belakang aktor yang menjadi perwakilan dalam depeko. Kualitas kebijakan upah minimum Kota Yogyakarta dari segi proses kebijakan masih sama dengan kebijakan sebelumnya, karena penentuannya masih terpaku dengan perundangan di atasnya. Dari segi isi lebih berpihak kepada keadilan untuk pekerja karena nominal yang ditetapkan lebih tinggi dari standar kebijakan sebelumnya. Saran yang diajukan adalah agar adanya inovasi dari pemerintah daerah mengenai aturan main dalam formulasi kebijakan upah minimum kota, sehingga kebijakan upah minimum yang diputuskan disesuaikan dengan kondisi riil suatu daerah yang beragam. Pemerintah kota diharapkan tidak hanya mengikuti aturan dari atas, namun juga bisa berinovasi. Lalu, perlu adanya perbaikan di segala sektor yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan kebijakan upah minimum. Pada dasarnya upah merupakan salah satu komponen dalam produksi suatu perusahaan. Maka daripada itu, penetapan Upah Minimum Kota Yogyakarta ke depannya sebesar-besarnya harus diarahkan untuk melindungi pekerja/buruh dengan tetap memperhatikan tingkat kemampuan dan kinerja Perusahaan, sehingga pekerja/buruh dapat sejahtera namun perusahaan dapat berkembang dan lestari

This study discuss the minimum wage policy formulation framework Yogyakarta. This policy is done to solve the problem of labor wages, which are considered weak in its implementation and also to better satisfy the justice of the workers. The main argument put more towards the policy formulation process in terms of a political than technocratic terms. This research direction to seek clarity and track the minimum wage policy formulation for the city of Yogyakarta in 2013. Limitation of this study is the concept of public policy formulation stage, the actor who played the role, and interests of actors in each stage. This thesis uses descriptive qualitative method of analysis. Techniques of data collection with in-depth interviews with actors associated with policy formulation, inspection documents, observation, and an understating of documentation. Researchers compared the practices that occur in the theory, and then perform a descriptive analysis and discussion. Values and interests of actors who brought the policy depends on the background actors who become representatives in Depeko. Quality of Yogyakarta minimum wage policy in terms of the policy process is still the same as the previous policy, because the determination was still glued to the legislation on it. In terms of content more projustice for workers because the nominal set higher than the previous policy standards. Suggestions is local government must be innovate in the formulation of the rules of the city minimum wage policy, so that the minimum wage policy is decided based the conditions of a real diverse area. Then, goverment need for improvement in all sectors related directly or indirectly to the minimum wage policy. Basically wage is one component in the production of a company.So instead of that, the determination of Minimum Wage of Yogyakarta should be directed to protect the workers/laborers by take notice the level of capability and performance the company, so that employees/workers can prosper, but companies can flourish and sustainable

Kata Kunci : Proses Formulasi, Nilai Kepentingan, Aktor, Interaksi