MODEL SISTEM INFORMASI SPASIAL TATA NIAGA KAYU RAKYAT DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

HARYO TEJO PAMBUDI, Wahyu Wardhana, S.Hut., M.Sc.

2013 | Skripsi | MANAJEMEN HUTAN

Penurunan potensi kayu pada hutan alam dan hutan Negara menempatkanhutan rakyat sebagai salah satu alternatif sumber pasokan bahan baku kayu dalam penyediaan kebutuhan pasar lokal maupun bahan baku untuk industri di sektor kehutanan yang dapat diandalkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas apabila dikelola secara lestari (Dudung Darusman dan Hardjanto, 2006). Salah satu faktor dalam pengusahaan hutan rakyat adalah tata niaga. Dalam tata niaga kayu rakyat, terdapat barriers to entry dimana petani tidak dapat masuk langsung ke dalam rantai pemasaran, melainkan harus melaui pedagang antara (pengepul) sebelum sampai ke industri / konsumen. Permintaan kayu dalam pemasaran hasil hutan rakyat saat ini adalah kayu yang legal, yaitu kayu yang mampu dibuktikan asal usulnya serta berasal dari hutan rakyat dengan kepemilikan yang sah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian mengenai tata niaga peredaran kayu rakyat agar keberadaan lokasi dan pelaku tata niaga kayu rakyat dapat teridentifikasi dengan jelas. Penelitian ini bertujuan untuk merancang model sistem informasi spasial tata niaga kayu rakyat untuk Dinas Kehutanan, sebagai sarana pendukung kegiatan tata niaga yang sesuai dengan persyaratan legalitas kayu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang akan diarahkan untuk menghasilkan sebuah konstruksi, model, metode atau operasionalisasi ketiganya ke dalam sebuah bentuk informasi. Desain informasi distribusi spasial tata niaga kayu rakyat dilakukan dengan metode pengembangan sistem informasi secara terstruktur dan implementasi bahasa pemrograman, sehingga permasalahan dapat teridentifikasi. Informasi akan mudah dipelihara, fleksibel, dan dapat digunakan sebagai dokumentasi yang baik melalui sebuah sistem informasi. Informasi yang dihasilkan antara lain : sebaran lokasi dan potensi hutan rakyat, sebaran pelaku tata niaga baik di dalam maupun di luar Kabupaten Gunungkidul, serta informasi mengenai angkutan kayu bulat dan kayu olahan dalam dan keluar wilayah Kabupaten Gunungkidul. Informasi tersebut dapat berupa data tabular maupun dalam bentuk peta. Hasil rancangan model sistem informasi spasial tata niaga kayu rakyat mampu memenuhi dan menyajikan keluaran-keluaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki tata niaga kayu legal oleh Dinas Kehutanan.

The declining of timber potency from natural forest and state forest has put the community forest as an alternative source of raw materials supply for local and industrial forestry sector which reliable in term of both quality and quantity if managed sustainably. Timber marketing is one of the important factors on managing community forest (Dudung Darusman and Hardjanto, 2006). There are barriers to entry in community forest timber marketing, where farmers cannot enter to the marketing chain, but they have to go through the trade collector to reach their industry or costumers. Now days, most of demands for community forest timber are the legal timber, the one that can be proven comes from community forest with legal ownership. Therefore, it is necessary to analyze its timber trading distribution of community timber to make the location and the timber trader can be clearly identified. This study aims to design a model of spatial information systems on community timber marketing for Local Forest Government (Dinas Kehutanan), as supporting tools accordance to legality requirement. This study used an approach that will be directed to produce a construction, models, methods or operations of that all into a form of information. Design of system information spatial distribution for community timber market was conducted using a structured information system development and implementation of programming languages, so that problems can be identified. Information will be easy to maintain, flexible, and can be used as documentation either through an information system. The Information generate are : location distribution and community forest potency, distribution of timber trader both inside and outside regency, as well as information about the transportation of log and processed wood both in and out of regency. Information may include the data in tabular and map. The designed model of spatial information systems on community timber trade system is able to meet and present the outcomes which needed to improve legal timber trade by the local Forest Service.

Kata Kunci : Hutan Rakyat, Tata Niaga, Sistem Informasi