ANALISIS PEMBIAYAAN KESEHATAN BERSUMBER PEMERINTAH DENGAN PENDEKATAN DISTRICT HEALTH ACCOUNT (DHA) DI KABUPATEN KETAPANG KALIMANTAN BARAT

HUJAIPAH, Dr. drg. Julita Hendrartini, M.kes.

2013 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang : Di Indonesia pembiayaan kesehatan tersebut selain relatif kecil juga efektivitas dan efisiensi penggunaannya belum baik. Pada tingkat provinsi atau Province Health Account (PHA) dan tingkat kabupaten atau District Health Account (DHA). Anggaran sektor kesehatan Kabupaten Ketapang mengalami peningkatan tetapi perubahan tersebut tidak menggambarkan informasi pembiayaan kesehatan, karena tidak didukung adanya penggunaan data dan pencatatan pembiayaan kesehatan daerah, hal ini menyebabkan tidak diketahuinya berapa besar biaya untuk sektor kesehatan dan bagaimana penggunaannya. Sehingga diperlukan District Health Account (DHA) untuk menggambarkan pembiayaan kesehatan secara menyeluruh. Tujuan Penelitian : Mendeskripsikan pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kabupaten Ketapang menurut, sumber biaya, pengelola anggaran, penyelenggara pelayanan, jenis kegiatan, mata anggaran, jenis program, jenjang kegiatan dan penerima manfaat serta mengidentifikasi kinerja pembiayaan dari aspek kecukupan, efisiensi, efektifitas, sustainabilitas dan equity. Metode Penelitian : Penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah data tahun 2009 sampai tahun 2011. Instrumen penelitian adalah daftar isian dengan memeriksa dokumen atau laporan. Hasil Penelitian : Pembiayaan Kesehatan bersumber pemerintah sebagian besar bersumber pemerintah kabupaten rata-rata 83,78% per tahun dan terbanyak dikelola oleh dinas kesehatan. sebagian besar digunakan untuk kegiatan tidak langsung dengan rata-rata 58,29% per tahun, komposisi anggaran lebih banyak untuk operasional dibandingkan dengan investasi dan pemeliharaan. Pelaksanaan menurut jenjang kegiatan lebih banyak dilaksanakan pada tingkat kabupaten dan dimanfaatkan sebagian besar dimanfaatkan oleh aparat sedangkan untuk masyarakat khususnya masyarakat miskin lebih rendah rata-rata 4,90% per tahun Kesimpulan : Pembiayaan kesehatan di Kabupaten Ketapang sebagian besar untuk biaya kegiatan tidak langsung, sehingga banyak program yang belum tercapai salah satu penyebabnya adalah ketidakcukupan dan inefisiensi anggaran dalam pelaksanaan program.

Background: In Indonesia, health financing is relatively small and the effectiveness and efficiency of its usage have not been optimal. It is at the provincial level or Province Health Account (PHA) and the district level or District Health Accounts (DHA). Health sector budget of Ketapang District has increased but these changes do not describe the information on health financing because it is not supported by the data usage and records on local health financing. This leads to the unknown costs for the health sector and how it is used and the type of health program or activity. Thus, it requires District Health Accounts (DHA) to describe the overall health financing Objective: the research aimed to describe the government-based health financing by its source of financing, budget managers, service providers, types of activities, budget lines, types of programs, levels of activities and anyone receiving the benefits and to identify the performance aspects of the adequacy of financing, efficacy, effectiveness, sustainability and equity. Method: The research was descriptive, and the collected data were the data of 2009 to 2011. The research instrument was a checklist to examine documents or reports. Result: Government-based health financing was mainly originated from the district government on the average of 83.78% per year and largely managed by health office and mostly used for indirect activities on an average of 58.29% per year. The budget composition was more for operations. Implementation by the levels of activities was more widely implemented at the district level and largely utilized by the apparatus; while the allocation for the poor was lower on the average of 4.90% per year. Conclusion: Health Financing in Ketapang District has not achieved the number of 10%. Mostly, the allocation is used for capacity building so that there are many programs which have not been achieved. The reasons will be the inadequacy and inefficiency of budget.

Kata Kunci : Pembiayaan Kesehatan, District Health Account (DHA), Kinerja Pembiayaan