IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN DASAR TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUSKESMAS DI KOTA SINGKAWANG

R. HENDRI APRIYANTO, dr. Tjahjono Kuntjoro, MPH., Dr.PH

2013 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang: Bidang kesehatan merupakan bidang yang tidak lepas dari desentralisasi dalam bentuk nyata otonomi daerah. Kesehatan menjadi tanggungjawab dan urusaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah. Arah kebijakan pelayanan kesehatan ini di tuangkan dalam bentuk Surat keputusan (SK) Walikota Singkawang nomor 82 tahun 2009 tentang subsidi pelayanan kesehatan bagi masyarakat kota singkawang di seluruh puskesmas, puskesmas perawatan, puskesmas kelurahan dan poskeskel. Arah kebijakan ini merupakan arah yang dianggap sebagai bentuk kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui kualitas pelayanan puskesmas dengan kebijakan subsidi pelayanan kesehatan dasar dari sisi persepsi masyarakat, kontrol/supervisi dinas, manajemen, waktu pelayanan, kapasitas/jenis pelayanan dan perilaku petugas puskesmas. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan studi kasus Penelitian ini dilaksanakan di tiga puskesmas yaitu; Puskesmas Singkawang Tengah, Timur dan Utara di Kota Singkawang. Subjek penelitian ini adalah 15 orang petugas kesehatan dan 111 orang pasien. Pengumpulan data dengan Kuesioner, Observasi dan Wawancara. Hasil: Penelitian Puskesmas Singkawang Tengah, Timur dan Utara yang dinilai masyarakat, yaitu skor 3.33, secara umum ini berarti kualitas pelayanan puskesmas secara relatifnya baik. Namun Dimensi reliability, point 2 Pelayanan pemeriksaan dilakukan secara cepat, sesuai dengan prosedur memperlihatkan skor 2.92 dan point 5 Jadwal pelayanan yang tepat memperoleh skor 2.97, hal yang sama terjadi pada dimensi responsiveness Pasien tidak menunggu lama dalam mendapatkan pelayanan point 3 memperoleh skor 2.77 dan point 4 Waktu buka dan tutup puskesmas sesuai jadwal memperoleh skor 2.94. Hasil analisis kualitatif kontrol/supervisi dinas kesehatan dalam menjalankan subsidi pelayanan kesehatan dasar, kontrol/supervisi dinas masih dilakukan dengan melihat laporan utilisasi kunjungan, manajemen dan waktu pelayanan sering terabaikan karena pembinaan petugas oleh dinas terbatas, kapasitas/ jenis pelayanan puskesmas sering mengalami kendala baik reagensia dan obat-obatan. Perilaku petugas juga menunjukan bahwa petugas sering mengabaikan pelayanan dengan tidak mematuhi waktu pelayanan dan adanya hasi temuan yang mengindikasikan penyimpangan laporan utilisasi/kunjungan pasien di puskesmas. Kesimpulan: Dinas kesehatan belum memiliki tools dalam mengkontrol/ supervisi puskesmas baik sisi manajemen puskesmas, waktu pelayanan dan kapasitas/jenis pelayanan masih belum lengkap terkendala tender dan perilaku perlu pembinaan secara berkelanjutan.

Background: Health sector is inseparable from the decentralist system of local autonomy. Health sector is a responsibility of the local government, even though it is frequently included in the political policies of a leader. The direction of healthcare service development, particularly at the level of Health Center, has been maintained in the Mayor’s Decree of Singkawang No. 82/2009 on the subsidiary of healthcare in Kota Singkawang. Objective: To find out the quality of healthcare at the Health Centers in relation to the primary healthcare subsidy based on the perception of society, control/supervision of Local Health Office, management, service time, service capacity/type, and attitude of the health center staffs. Method: A descriptive research with case study design was conducted in three Health Centers: Singkawang Tengah, Singkawang Timur, and Singkawang Utara Health Centers. Subjects of the research were 15 health staffs and 111 patients. The data were collected using questionnaire, observation, and interviews. Results: The research found a score of 3.3 for the healthcare in Singkawang Tengah, Singkawang Timur, and Singkawang Utara Health Centers. It means that the Health Center provided relatively high quality healthcare. From the Reliability dimension, a score of 2.92 was found for Point 2 quick examination service with reference to the standard procedure and a score of 2.97 for Point 5, the timeliness of healthcare. From the Responsiveness dimension, a score of 2.77 was found for Point 3 – the patients did not wait long to get the healthcare service – and a score of 2.94 for Point 4 – the working hour of the Health Center. Qualitative analysis showed that the Local Health Office controlled/supervised the Health Centers by means of utilization/visit reports and management. It was found that service time was frequently ignored and that service type/capacity at the Health Centers was constrained by the availability of reagents and medication. The health staffs tended to ignore service quality and time and there was an indication of deviation in the utilization/visit reports sent by the Health Centers. Conclusion: The Local Health Office did not have adequate tools to control/supervise the Health Centers, as evident from the aspect of management, service time, service type/capacity, and health staff attitude. Procurement of healthcare supplies was hampered by tender process and the health staffs need continuous training and development.

Kata Kunci : Dinas kesehatan, puskesmas, persepsi masyarakat dan kualitas pelayanan