MANAJEMEN PERUBAHAN DI LEMBAGA PEMERINTAH: STUDI KASUS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PPK-BLUD DI RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI NTB
Julastri Rondonuwu, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD.
2013 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan MasyarakatLatar belakang: Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB sebagai satu-satunya pusat rujukan utama pelayanan jiwa di Provinsi NTB dituntut untuk dapat melayani masyarakat, dapat berkembang dan mandiri serta harus mampu bersaing dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut maka sejak 29 Januari 2011 RS Jiwa Provinsi NTB telah mendapat pengesahan penuh sebagai Rumah Sakit Jiwa dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Oleh karena itu, dibutuhkan kajian mendalam tentang implementasi kebijakan pelaksanaan PPK-BLUD di Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB. Tujuan Penelitian: Mengeksplorasi pelaksanaan proses transformasi rumah sakit jiwa dan implementasi kebijakan pelaksanaan PPK-BLUD di Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB. Metode Penelitian: Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kasus untuk mendeskripsikan dinamika proses perubahan dan implementasi kebijakan pelaksanaan PPK-BLUD di Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB. Hasil dan Pembahasan: Tahap pelaksanaan proses transformasi tidak semuanya berjalan sesuai yang diharapkan sehingga implementasi kebijakan PPK-BLUD juga tidak berjalan maksimal. Bagi para stakeholder eksternal, implementasi kebijakan pelaksanaan PPK-BLUD di RSJ Provinsi tidak merugikan kebijakan fiskal daerah karena hasil pendapatan RSJ Provinsi tetap diperhitungkan sebagai penerimaan daerah. Hasil survei terhadap kepuasan masyarakat atas pelayanan di RSJ Provinsi, data pendapatan dan pengelolaan anggaran serta pembagian jasa pelayanan kepada para pegawai di RSJ Provinsi memberikan gambaran bahwa implementasi kebijakan PPK-BLUD di RSJ Provinsi memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan, kinerja pelayanan dan kinerja manfaat di RSJ Provinsi. Kesimpulan: Manajemen perubahan pada proses transformasi tidak berjalan maksimal sehingga implementasi PPK-BLUD yang dilaksanakan di RSJ Provinsi juga belum dapat terlaksana dengan baik..
Background: NTB Mental Hospital as the only major referral center for mental health services in NTB was required to serve the community, to develop and independently must be able to compete in providing quality and affordable services to the community. In order to fulfill these demands it was since January 29, 2011 NTB Mental Hospital has received full endorsement as a Mental Hospital with Financial Management Patterns of Local Public Service Agency (PPK-BLUD). Therefore, was required depth review of the implementation of PPK-BLUD policy in NTB Provincial Mental Hospital (RSJP). Objectives: To explore the transformation process and implementation of PPKBLUD policy in RSJP. Methods: The design of this study used a qualitative research case study to describe the dynamics of the change process and implementation of PPK-BLUD policy in RSJP. Results and Discussion: The phase of transformation process was not running as expected so that the implementation of PPK-BLUD policy is not running maximum . For external stakeholders, the implementation of PPK-BLUD policy implementation in RSJP did not harm to local fiscal policy because the revenue of RSJP was still counted as an incoming for local government. The results of a survey of community satisfaction to the services in RSJP, data of revenue and budgetting management and distribution of fee services to employees in RSJP described that the implementation of PPK-BLUD policy in RSJP gives positive impacts on financial, services and benefits performances to RSJP. Conclusion: Change management in the transformation process was not running optimally so that the implementation of PPK-BLUD policy in RSJP is not also performing well.
Kata Kunci : Badan Layanan Umum Daerah, kebijakan, manajemen perubahan