KEPENTINGAN KEBIJAKAN PEMBUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NO 4 TAHUN 2007 (PENGENDALIAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP USAHA PENDISTRIBUSIAN UNGGAS DI DKI JAKARTA

Siti Mariam, Ir, Prof. D.R. Nurhasan Ismail, S.H., M.S.

2013 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 1) pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis dari peraturan pendistribusian unggas di Provinsi DKI Jakarta, 2) mengkaji dan menganalisa pengaturan relokasi dan pendistribusian unggas di Provinsi DKI Jakarta, 3) mengetahui dampak Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 terhadap usaha perunggasan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007, di dukung dengan dokumen resmi yang berasal dari pihak yang berkopenten di bidang perunggasan. Penguatan data diperoleh melalui studi kepustakaan, literatur-literatur ilmiah, buku-buku, majalah/jurnal ilmiah, data statistik, karya ilmiah (makalah, tesis), serta berasal dari hasil wawancara langsung di lapangan terhadap pelaku perunggasan. Data di analisis dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Hal ini erat kaitannya dengan tipe penelitian yang bersifat deskriftif dan merupakan penelitian hukum normatif. Pembahasan dalam penelitian ini mencakup beberapa hal, antara lain : kondisi usaha perunggasan sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007, pertimbangan pengaturan perunggasan di Provinsi DKI Jakarta, pengaturan relokasi pendistribusian unggas di Provinsi DKI jakarta, dan dampak terhadap pelaku perunggasan yang sudah ada baik di pasar maupun terhadap peternak unggas. Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa kepentingan kebijakan pembuatan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 adalah untuk mencegah perkembangan dan penularan penyakit flu burung sehingga masyarakat keseluruhan terbebas dari flu burung dan memberikan kesempatan ekonomi kepada pemerintah daerah atau pihak swasta yang ditunjuk untuk mengelola tempat penampungan ayam (TPnA) dan tempat pemotongan ayam (TPA) guna memperoleh pendapatan pengelolaan. Dengan ditetapkannya tempat TPnA dan TPA di 5 (lima) lokasi menyebabkan industri penampungan dan pemotongan ayam lebih terkonsentrasi dan intensitas persaingan usaha pada industri perunggasan menjadi berkurang. Penunjukkan PT. Kartika Eka Dharma di wilayah Jakarta Barat dan PT. Dharma Jaya serta PD.Dharma Jaya sebagai tempat pemotongan ayam dan operator pengelolaan tempat pemotongan ayam merupakan bentuk diskriminasi yang dilakukan pemerintah terhadap pelaku usaha perunggasan. Penetapan 5 (lima) lokasi TPnA dan TPA menyebabkan berkurangnya jumlah pelaku usaha perunggasan dan menghambat bagi pelaku usaha baru yang akan melakukan usaha penampungan dan pemotongan unggas.

This research was conducted to find out the following matters: 1) the juridical, philosophy and sociology aspects of DKI Jakarta Province regulation on poultry distribution, 2) observing and analyzing the poultry relocation and distribution in DKI Jakarta Province, 3) analyzing the implication of local regulation number 4 year 2007 in poultry bussiness. This research was conducted based on local regulation number 4 year 2007 which was supported by legal documents from competence resources in poultry bussiness. The data collected was supported by library research, scientific literatures, books, scientific magazines/journals, stastistic data, scientific articles and reports, and interview to the poultry bussinessmen. The data was analyzed by using qualitative and quantitative methods due to the type of this research as descriptive study and was legal normative research study. The discussion were covered the following matters: the poultry bussiness condition before the local regulation number 4 year 2007 was released, the consideration due to poultry arrangement in DKI Jakarta Province, the arrangement of poultry relocation distribution in DKI Jakarta Province, and the implication toward the poultry bussinessmen, both in the market and the poultry breeder. The discussion came to the finding that the importance of composing local regulation policy in DKI Jakarta Province number 4 year 2007 was to prevent the disseminating and the spreading of avian influenza in order to protect the community and to provide economic opportunity for local goverment or private sectors to manage the chicken accomodating location (TpnA) and the chicken butchering location (TPA) in order to get income. By deciding the TpnA and TPA in five location, it caused the accomodation and the butchering industries more concentrated and decrease the competition intensity in poultry bussiness. PT. Kartika Eka Dharma in west Jakarta and PT. Dharma Jaya as well as PD. Dharma Jaya that were appointed as chicken butchering location and chicken accomodating location operators became the form of government discrimanation toward the poultry bussinessmen. The five private location were causing other poultry bussinessmen decreased and obstruct the future parties to run the same bussiness.

Kata Kunci : Kajian Peraturan Daer.