PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MK NO. 27/PUU-IX/2011

Hans Benardi, Pitaya, S.H., M.Hum.

2013 | Tesis | S2 Magister Hukum

Dari masa ke masa, peraturan-peraturan yang menyangkut ketenagakerjaan masih terus disempurnakan, guna mendapatkan regulasi yang menjunjung tinggi rasa keadilan. Esensi dari penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi para pekerja di perusahaan outsourcing. Manakala prinsip hubungan kerja yang diatur menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 terjadi pergeseran. Hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha menjadi tidak langsung, melainkan secara bertingkat. Perlunya perlindungan bagi para pekerja, terutama landasan hukum yang berpihak pada kepentingan umum, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Sehingga pekerja mendapatkan jaminan akan pengupahan dan standar kerja yang layak. Perusahaan outsourcing tetap harus menjamin kesejahteraan pekerjanya, dan hak-hak yang harus diterima merupakan standar yang diatur berdasarkan peraturan dan regulasi ketenagakerjaan. Putusan Mahkamah Konstitusi mempertegas reformasi regulasi di bidang outsourcing. Untuk hal tersebut penelitian ini dilakukan untuk mendorong pemerintah dan aparatur terkait membuat regulasi yang sinergi dengan hak-hak pekerja, serta selaras dengan pergaulan internasional. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ditarik kesimpulan, bahwa masih banyak pekerjaan rumah bagi Pemerintah dan DPR untuk kembali menggodok regulasi yang lebih pro-pekerja. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, perlu disikapi segera untuk merevisi aturan-aturan yang mengatur perusahaan outosourcing tidak cukup hanya menerbitkan regulasi turunannya, seperti Keputusan Menteri atau Peraturan Menteri. Selain mengacu pada Putusan Mahkamah, juga perlu diselaraskan dengan konvensi yang menjadi acuan internasional yang mengatur ketenagakerjaan (ILO).

From time to time, the regulations concerning employment continues to be refined, in order to obtain regulatory uphold justice. This is the essence of research on legal protections for workers in the outsourcing company. When the principles of labor relations governed by Law. 13 In 2003 there was a shift. Labor relations between workers and employers to be indirect, but in stages. The need for protection for workers, especially in favor of the legal basis of public interest, particularly in the field of labor. So that workers will get a guaranteed wage and decent work standards. Outsourcing companies still have to ensure the well-being of workers, and the rights that must be accepted is the standard that is set by the rules and regulations of employment. Constitutional Court decision reinforces regulatory reform in the field of outsourcing. For the case study is done to encourage the government and regulatory officials make synergies related to the rights of workers, and in line with international association. From the research that I did conclude, that there is still much work for the Government and the Parliament to back brewing regulation pro-worker. With the decision of the Constitutional Court, should be addressed immediately to revise the rules governing companies is not enough just to publish outosourcing derivatives regulation, such as the Minister or the Minister. In addition to referring to the Court's decision, also need to be harmonized with international conventions that govern the reference employment (ILO).

Kata Kunci : Perusahaan Outsourcing, Hukum Ketenagakerjaan, Regulasi Internasional.