Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Apakah Desentralisasi Fiskal Memberikan Dampak yang Signifikan?

RADITYO PUTUMAYOR, Dr. Artidiatun Adji, M.Ec., MA.

2013 | Tesis | S2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia sebagai konsekuensi atas pelaksanaan otonomi daerah telah dimulai sejak awal tahun 2000. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat di Indonesia (delivery of services) dan mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah maupun antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Setiap tahunnya pemerintah pusat mentransfer dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada pemerintah daerah hingga mencapai 30% dari total APBN. Dana transfer tersebut berserta Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber utama pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, porsi PAD belum signifikan dalam mendanai APBD sehingga pemerintah daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan beberapa literatur dan studi empiris, desentralisasi fiskal dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi baik dampak positif maupun negatif. Penelitian ini akan menganalisa dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi (sebagai proksi dari pembangunan ekonomi) dengan menggunakan data panel melalui alat analisis Fixed Effect Model. Sampel penelitian adalah 457 kabupaten/kota di Indonesia dengan rentang waktu tahun 2009-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat memberikan dampak yang positif dan secara rata-rata lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota yang memiliki PAD lebih kecil dibandingkan dengan kabupaten/kota yang memiliki PAD besar. Hal ini dimungkinkan karena daerah dengan PAD lebih kecil mendapatkan dana transfer dari pusat yang relatif lebih besar.

The implementation of fiscal decentralization due the regional autonomy policy in Indonesia has been started since the early 2000s. It aims to provide optimal services to the citizen and reduce fiscal disparities among regions and between the central government with local governments. Each year the central government transferring the funds from the state budget to local governments up to 30% of the total state budget. The transfer and the local revenue become the major source of local budget. In the implementation of fiscal decentralization in Indonesia, yet significant portion of local revenue to fund the budget so that local governments still rely on transfers from the central government. Based on the literature and empirical studies, fiscal decentralization can make impacts on economic growth in both positive and negative. This study will analyze the impact of fiscal decentralization on economic growth (as a proxy of economic development) using a panel data with the Fixed Effect Model as the tool of analysis. The samples were 457 districts/cities in Indonesia with a span of years 2009-2011. The results show that fiscal decentralization has no effect on economic growth. Implementation of fiscal decentralization could have a positive impact on economic growth on average and greater in the regions with smaller local revenue than the regions that have a larger local revenue. This is possible because regions with a smaller local revenue receive funds transfers from the central government of a relatively larger amounts.

Kata Kunci : desentralisasi fiskal, transfer, pertumbuhan, pendapatan asli daerah