PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN

R.A. NORMA ESTARINA A.S., Sigid Riyanto, SH, M.Si.

2013 | Tesis | S2 Magister Hukum Litigasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak pelaku kejahatan narkotika, kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku kejahatan narkotika, serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh hakim dalam menghadapi kendala-kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian kepustakaan, di analisis secara yuridis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menjatuhkan putusan bagi anak pelaku kejahatan adalah: latar belakang terjadinya anak melakukan perbuatan pidana, kronologis peristiwa tindak pidana anak, akibat yang timbul dari tindakan terdakwa, riwayat hidup terdakwa, tanggapan anak terhadap tindakan pidana/alasan ia melakukannya, riwayat keluarga, keadaan masyarakat atau keadaan lingkungan, tanggapan keluarga dan Pendapat Litmas (Penelitian Masyarakat); (2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap anak pelaku kejahatan narkotika adalah dalam memberikan putusan kepada anak pelaku tindak pidana narkotika adalah karena anakanak, sehingga hakim harus jeli dalam mengambil putusan perkaranya dan dalam narkotika tidak ada batasan minimalnya. Kendala-kendala yang lain dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika antara lain: tidak adanya sistem dan kelembagaan administrasi pengadilan anak yang terpisah, tidak adanya rumah tahanan khusus anak, tidak dipisahkannya penempatan anak sipil dengan Anak yang dituduh/didakwa/terbukti melanggar hukum pidana, kelemahan praktek penanganan anak tanpa didampingi oleh penasihat hukum di kepolisian, sangat jarangnya dilakukan diskresi terhadap kasus anak, kelemahan praktek penanganan di kejaksaan dan pengadilan, kelemahan praktek penanganan di Lembaga Permasyarakatan, kelemahan posisi petugas Bappas dalam sistem pengadilan anak secara keseluruhan; serta (3) Upaya-upaya yang dilakukan hakim dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak terpidana kasus narkotika, dilakukan dalam bentuk pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Misalnya anak direhabilitasi atau ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak.

This study was aimed to determine the consideration of the judges in decisions making for child that acts narcotics crime, the constraints faced by judges in decisions making for child that acts narcotics crime, and the efforts made by the judge to face of these constraints. This research is a normative – empirical study. The normative legal research is a process to find a rule of law , principles of law , and legal doctrines to encounter the legal issues. The data has been collected from the research literature, qualitative juridical analysis that a method of data analysis by classifying and selecting the data obtained from the study according to the quality and validity, then connected with legislation and theories derived from studies literature, in order to obtain answers to the problems. The results showed that: (1) The considerations used in decisions making for child that acts narcotics crime included: the background of the a criminal act, the chronological events of the criminal child, consequences arising from the defendants’ action, defendant's life history, the response from child against criminal action / the reason, a family history, the society or the environment condition, family and Litmas Opinions responses (Research society), (2) the constraints faced by the judge in giving judgment of child that acts narcotics crime was as the children thus the judge must be careful in taking decisions and there is no minimum limit at narcotics cases. Other constraints were : no system and institutional administration separation for child court, the absence of the special child custody , no child’s prison, no separation between the civilian child and chald that accused/convicted/proven for the criminal law, the weakness for handling practices in legal adviser accompanied for the child without in the police station, rare discretion for children cases, the prosecutor’s weaknesses in the judiciary and courts, practices’ weakness in Panitentiary Institutions, the weakness of Bappas officer positions in the child’s court ; and (3) the efforts by the judge for protection to the children convicted of narcotics consisted of supervision, prevention, treatment, and rehabilitation by the government and society as outlined by the judge decisions. For example, children rehabilitated or placed in special Children's Penitentiary.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Anak Pelaku Kejahatan, Narkotika