KEBIJAKAN MARITIM INDONESIA MASA KOLONIAL DAN PASCA KOLONIAL

Lillyana Mulya, Dr.Sri Margana, M.Phil.

2013 | Tesis | S2 Sejarah

Indonesia dipandang mengalami kemunduran dalam tegaknya ‘negara kepulauan’ dan citra kejayaan Nusantara sebagai kawasan maritim di masa lalu. Hal ini terutama terlihat pada kemerosotan industri maritim dalam melakukan fungsinya sebagai fondasi kekuatan maritim. Dua hal yang dimungkinkan menjadi pangkal kemunduran adalah inkonsistensi kebijakan maritim atau memang kebijakan maritim memang tidak tepat sasaran dari awal. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana usaha atau peran negara dalam mengkoordinasikan fungsi maritim untuk meningkatkan kemakmuran masa kolonial dan pasca kolonial. Penelitian ini menggunakan sumber primer berupa arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai sumber keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Sumber primer lain yaitu surat kabar, majalah dan sumber lisan sejaman dapat digunakan untuk mengetahui realitas di lapangan. Penelusuran sumber dibantu dengan sumber sekunder yaitu buku dan jurnal yang relevan dengan kajian kebijakan maritim. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1)disfungsi industri perkapalan pasca kolonial merupakan kegagalan negara dalam meregulasi shipping, hal ini cukup kontras dengan, (2)kesuksesan pakar maritim pasca kemerdekaan dalam usaha merumuskan dan melegalkan konsep Deklarasi Djuanda. Kedua hal itu menunjukkan bahwa (3)kemerosotan spirit maritim tidak sepenuhnya berasal dari kondisi kolonial, namun lebih karena kegagalan Indonesia dalam mengembangkan konsep geostrategi maritim.

Indonesia is considered to be deprived of the establishment of 'island nation' and the image of the glory of the Nusantara as a maritime area in the past. This is especially noticeable by maritime industry dysfunctions as the foundation of maritime power. Two possible reasons of the decline are inconsistent policies or indeed maritime policy is misses the point from the beginning. Issues raised in this study is how the business or the state's role in coordinating maritime functions to improve the colonial and post colonial welfare. This research using primary sources in the form of records stored in the National Archives of the Republic of Indonesia as a source of decisions made by the government. Other primary sources, namely newspapers, magazines and contemporaneous oral sources can be used to find out the reality on the ground. Search sources that assisted with the secondary source books and journals relevant to the study of maritime policy. Conclusions of this study were (1) dysfunctions post-colonial shipbuilding industry is the state’s failure to regulate shipping, this is quite a contrast with, (2) the succes of the postindependence maritime experts in attempt to formulate and legalize Djuanda Declaration concept. Two facts above shows that (3) the decline of maritime spirit is not entirely derived from the colonial condition, but rather due to the failure of Indonesia to develop maritime geostrategic concept.

Kata Kunci : Kebijakan, Maritim, Indonesia