KONFLIK PENGELOLAAN REDD+ (Studi Kasus di Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah)

VICE ADMIRA FIRNAHERERA, Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si

2013 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

REDD+ di negara-negara berkembang muncul sebagai komponen penting dari skema perlindungan iklim global. REDD+ menarik untuk didukung karena potensinya melipatgandakan pendanaan konservasi hutan tropis yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi percontohan pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Proyek percontohan REDD+ ini dinamakan KFCP dan Kapuas diimplementasikan pada tujuh desa di kecamatan Mantangai dan Timpah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Proyek ini bertujuan untuk melindungi dan merehabilitasi kerusakan hutan gambut. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya skema REDD+ ini memunculkan berbagai konflik pengelolaan akibat perbedaan kepentingan antaraktor. Hal itu terbukti pada program REDD+ di desa Mantangai Hulu yang diberhentikan sejak April 2012. vitas peran lembaga Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efekti CPR pada masa pengelolaan Masyarakat Mantangai Hulu dan KFCP. Selain itu juga memetakan penyebab konflik pengelolaan DA REDD+ sebagai proses kelembagaan CPR, dan membangun kelembagaan REDD+ untuk meminimalisasi konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis aktor juga dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan kepentingan pada masing-masing aktor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya hutan dan gambut di area REDD+ pada masa KFCP kurang efektif dibandingkan dengan pengelolaan masyarakat Mantangai Hulu. Inti masalahnya adalah pembagian keuntungan REDD+ yang tidak adil. Hal ini menyebabkan konflik laten karena prinsip kelembagaan CPR yang tidak dijalankan dengan baik. Rekomendasi dari penelitian ini adalah memperkuat kelembagaan lokal masyarakat Mantangai Hulu dalam pengelolaan CPR REDD+ untuk menjamin masyarakat yang lebih sejahtera.

REDD+ in developing countries raises as an important component of global climate protection scheme. It is interesting to support REDD+ because of its potential to multiply the finance of tropical forests conservation that have high biological diversity. President Susilo Bambang Yudhoyono chose Kalimantan Tengah as one of model provinces of the implementation of REDD+ in Indonesia. Demonstration Activities (DA) REDD+ project in Kalimantan named Kalimantan Forest Climate Partnership (KFCP). Its locations are in 7 villages of Mantangai Subdistrict, Timpah District, Kapuas Regency, Kalimantan Tengah. This project is aimed to protect and rehabilitate the destroyed peat forest area. Indeed, REDD+ scheme in Kalimantan Tengah has complicated situation that causes interactors conflict. This study aims to analyzing the effectiveness of institutional management of common pool resources REDD+ during the period of Mantangai Hulu communities and in the period of KFCP, map conflict management DA REDD+ as process institusionalisasi management Common Pool Resources (CPR), and develops institutional in DA REDD+ management in Mantangai Hulu. The research uses qualitative method with case study approach. The data assembled by observations, interviews, and documentations. The data observed are the level of interest and the influence of stakeholders toward necessity, aspiration, and various forms and level of conflict in DA REDD+ management. The results showed: (1) the institutional management of forest and peat in DA REDD+ during period of KFCP is less effective than the prevailing institutional during the Mantangai Hulu communities. Conflict of management mechanism of DA REDD+ loaded with conflict laten because of not effective mechanism of DA REDD+ as the process institusionalisasi management CPR. (2) Policy recommendation from this study is to develop an institutional enabling to eliminate the negative impact of management so the Mantangai Hulu communities prosperity can be ensured.

Kata Kunci : REDD+, pengelolaan, konflik, Common Pool Resources