KEBIJAKAN KOMUNIKASI DI KOTA MADIUN (Studi Kasus Pembentukan Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun)

Nurhana Marantika, Dr.Phil. Ana Nadhya Abrar, M.E.S

2013 | Tesis | S2 Ilmu Politik/Ilmu Komunikasi

Kebijakan komunikasi merupakan keputusan-keputusan yang akan menentukan bagaimana pelaksanaan dalam suatu negara dalam arti mengatur dan menyerasikan komunikasi pribadi dan komunikasi manusia dalam ikatan sebagai warga negara. Kebijakan komunikasi bertujuan untuk menjamin masyarakat untuk dapat aktif dan selamat dalam proses komunikasi, serta menjamin masyarakat untuk ikut mengendalikan perkembangan komunikasi yang terjadi pada diri mereka. Begitu juga dengan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun, Perda LPPL Radio Suara Madiun bertujuan untuk memberikan payung hukum bagi LPPL Radio Suara Madiun. Untuk itu, Pemerintah Kota Madiun bekerja siang malam agar dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang nantinya tidak menyulitkan LPPL Radio Suara Madiun dalam menjalankan tugasnya sebagai media penyiaran yang besifat netral, independen dan tidak komersial sehingga mampu menjadi kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Proses panjang yang harus dilalui Pemkot Madiun dalam membentuk Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun dimulai dari perencanaan, perancangan, pembahasan, pengundangan, sosialisasi hingga evaluasi perda tertuang dalam isi tesis ini. Siapa saja yang mendominasi dalam pembahasan perda hingga intrik dan nilai – nilai apa saja yang mempengaruhi pembentukan perda telah dibahas dalam tesis ini.

A communication policy decisions that will determine how the implementation of a state in the sense of organizing and harmonizing personal communication and human communication in the bond as citizens. Communication policy aims to ensure the public to be active and safe in the communication process, and ensuring the public to participate in controlling the development of the communication is happening to them. So also with Regulation No.11 of 2011 on Public Broadcasting Local Radio Voice Madiun, regulation about LPPL Suara Madiun Radio aims to provide legal protection for the LPPL Suara Madiun Radio. For all, the government of Madiun works day and night to produce a policy that will not complicate LPPL Suara Madiun Radio in carrying out his duties as a broadcast neutral, independent and thus able to control commercial and social cohesion, as well as the culture of the nation's preservation by continuing oriented to the interests of the whole society. Long process to go through Government Regulation No. Madiun in shape. 11 Year 2011 About the Public Broadcasting Local Suara Madiun Radio starting from planning, design, discussion, promulgation, dissemination and evaluation of regulations contained in the contents of this thesis. Anyone who is dominating the discussion of regulations to intrigue and values that influence the formation of regulation has been discussed in this thesis.

Kata Kunci : kebijakan komunikasi, perda, LPPL, proses pembentukan perda