DINAMIKA PRO POOR BUDGETING: Aktor (Studi Kasus Interaksi Pada Formulasi Kebijakan Anggaran Bidang Pendidikan di Kabupaten Sleman Tahun 2008-2012)

DWI HASTUTI, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP,

2013 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Berdasarkan UU No 20 tahun 2003 menyatakan Pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan ke semua lapisan masyarakat. Adanya program BOSDA dan Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah di Kabupaten Sleman ternyata belum mampu mencukupi beban satuan operasional pendidikan (BSOP) yang ditanggung siswa. Besaran alokasi anggaran pendidikan masih dinilai kurang berpihak pada masyarakat miskin. Kebijakan publik merupakan produk sinergi interaksional beragam aktor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memahami persoalan dalam interaksi aktor formulasi anggaran pendidikan di Kabupaten Sleman sehingga kurang berpihak pada masyarakat miskin. Analisis interaksi aktor dilakukan melalui pendekatan principal-agent theory. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami fenomena interaksi yang terjadi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif mengikuti kaidah Matthew B.Miles. Hasil temuan diketahui interaksi aktor tidak menghasilkan kebijakan anggaran pendidikan yang berpihak pada masyarakat miskin dikarenakan adanya dominasi pemerintah daerah sebagai agent dalam mempengaruhi anggaran memunculkan masalah keagenan dalam interaksi sehingga menciptakan pelanggaran kontrak dimana jaminan pendidikan masyarakat miskin tidak terpenuhi. Masalah keaganen terbukti adanya perilaku agent lebih mengutamakan kepentingan pribadi, adanya rasionalitas terbatas, adanya upaya menghindari resiko, adanya informasi asimetris antara principal dan agent, adanya monopoli informasi oleh agent. Tindakan keagenan telah menimbulkan posisi lemah masyarakat sebagai principal serta pada tahap penyusunan dan pembahasan anggaran terdapat pergeseran peran principal darimasyarakat ke DPRD tetapi tidak berjalan efektif karena DPRD lemah dalam menjalankan fungsinya. Saran praktis dengan meminimalisir masalah keagenan pada dimensi perilaku dengan menerapkan insentif dan kontrol yang efektif. Pada dimensi organisasi perlu dilakukan reformasi kelembagaan serta peningkatan kapasitas DPRD dan masyarakat. Aspek informasi perlu dilakukan triangulasi independen data.

Based on UU No20 in 2003 states the local government shall ensure education for all. There are programs to BOSDA and Regional Education Funding Guarantee in Sleman regency was not yet able to sufficient the educational expenses of operational units (BSOP) by students. Education budget is still considered less propoor. Public policy is a product of interactional synergy actors. Therefore, this study aims to understand the problems in the education budget formulation actor interaction in Sleman so less pro-poor. Analysis interaction actors performed through approach principal agent theory. Qualitative research is used a case study approach to understanding the phenomenon of interaction. The technique of using interviews deep, observation and documentation. Data analysis techniques with interactive models follow the rules of Matthew B.Miles. The findings of this research known actor interaction does not produce policy education budget pro-poor due to the dominance of local government as an agent in influencing the budget raises the agency problem in the interaction sso that creating a breach of contract there are not guarantees the education of the poor. problem agency proved with agent behavior more priority to private interests, the bounded rationality, the effort to avoid the risk, asymmetric information between principal and agent, the monopoly of information by the agent. Agency actions have led to the weak position of the community as the principal. On preparation and discussion of the budget there is a shift in the role of principal from the public to Parliament but was not effective because the parliament is weak in carrying out its functions. Suggestions to minimize the agency problem in the behavior dimensions by applying incentives and effective control. The organization dimensions should be done institutional reform and enhancement of capacity DPRD and public. The information dimensions’ should be done by triangulation independent data.

Kata Kunci : Anggaran pendidikan berpihak masyarakat miskin, interaksi aktor, masalah keagenan.