PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BANGGAI SULAWESI TENGAH (Kajian Implementasi Penguatan Kapasitas dan Akses Masyarakat Dalam Praktek Pengelolaan Sumber Daya Hutan)

MOH. ANDIKA LAWASI, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.

2013 | Tesis | S2 Ilmu Kehutanan

Hutan Kemasyarakatan atau HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat melalui peningkatan kapasitas dan akses. Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) Mengetahui bagaimana implementasi peningkatan kapasitas dan akses masyarakat dalam program HKm; (2) Mengetahui derajat keberdayaan masyarakat dalam program HKm; (3) Mengetahui prospektifitas pemberdayaan masyarakat dalam program HKm di masa depan khususnya di Kabupaten Banggai. Metoda dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pembahasan dilakukan dengan mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat dalam program HKm di Kabupaten Banggai dengan menggunakan 3 (tiga) analisis, yaitu Analisis Kriteria dan Indikator peningkatan kapasitas dan akses masyarakat, Analisis Independent Qualitative Evaluation (IQE) Model Fujikake, dan Analisis Prospektif (Partisipatory Prospective Analysis). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, Focus Grup Interview (FGI), metode angket dengan skala likert, dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan di Desa Nambo Lempek dan Koyo’an Kabupaten Banggai selama Bulan Februari s/d Maret 2013. Sasaran penelitian adalah masyarakat pengelola HKm yang tergabung dalam Koperasi KTHKm Putera Karya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terjadi pemberdayaan secara nyata melalui peningkatan kapasitas dan akses masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat sekitar hutan oleh negara melalui skema HKm di Kabupaten Banggai. Setelah 13 tahun pelaksanaan program HKm di Kabupaten Banggai, masyarakat belum banyak berubah dari segi kapasitas dan kemampuan aksesnya. Agar pelaksanaan HKm bisa berhasil, perlu dilakukan beberapa perbaikan dengan membuka akses masyarakat secara optimal dan tepat sasaran, meningkatkan kapasitas masyarakat serta memperbaiki pengelolaan HKm dengan mengembangkan sentra-sentra unit usaha produktif disekitar kawasan HKm, memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan HKm, memperbaiki aturan mengenai kejelasan status kepemilikan lahan HKm untuk menghindari konflik, penguatan kebijakan pengelolaan HKm untuk mengatur dan mengontrol aturan main dan sanksi, serta dengan melakukan penguatan kapasitas masyarakat melalui pendampingan dan pembinaan secara konsisten dan terus-menerus sampai masyarakat mencapai taraf keberdayaan dan kemandirian.

Community forestry or HKm is the state forest which its main use that aimed to empower local communities through capacity building and access. The purpose of this study was to understand how the implementation of capacity building and community access in community forestry program, to determine how the degree of empowerment in community forestry program, to formulate scenario policy of empowerment in community forestry program in the future especially in the Banggai. The basic method that used in this research is descriptive qualitative method. The discussion is conducted to describing the process of empowerment in community forestry program in Banggai using three (3) analysis tools, i.e Analysis Criteria and Indicators of capacity building and community access, Qualitative Analysis of Independent Evaluation (IQE) Fujikake Model and Prospective Analysis (Participatory Prospective Analysis). Data were collected through in-depth interviews, field observations, Focus Group Interview (FGI), a questionnaire with Likert scale methods, and documentation. The experiment was conducted in the village of Nambo Lempek and Koyo'an, Banggai Distrisct during February s/d March 2013. Research objectives are community groups who are members of the Community Forest of koperasi KTHKm Putera Karya. The results inicated that there was no real empowerment through capacity building and access to the community in an effort to empower forest communities by the state through community forestry schemes in Banggai district. After 13 years of implementation of the community forestry program in Banggai district, the community has not changed much in terms of capacity and access capabilities. So that implementation of HKm be successful, some improvements need to be done with open public access in an optimal and effective, increase capacity and improve management of the community forest communities by developing centers of productive business units around the area HKm, pay attention to the needs of facilities and infrastructure to support community forest management, improve rules regarding tenure clarity HKm to avoid conflict, strengthening community forest management policies to regulate and control the rules and sanctions, as well as strengthening the capacity of communities to pass through mentoring and coaching consistently and continuously to the extent of empowerment and self-reliance.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, HKm, Akses dan Kapasitas