ANALISIS YURIDIS PEMBEBANAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA PEWARISAN BAGI TANAH BERSERTIFIKAT DAN TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT (Studi Kasus di Kabupaten Sleman)

CLAUDYA M. NOVIATY TEKU WIO, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.

2013 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak atau pewaris meninggal dunia, sejak saat itu para ahli waris menjadi pemegang hak yang baru, mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris diatur oleh hukum yang berlaku bagi para ahli waris. Hal ini tidak luput dari pembayaran pajak BPHTB yang wajib dilakukan oleh ahli waris apabila terjadi hutang pajak BPHTB. Penelitian tentang pembebanan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada pewarisan bagi tanah bersertifikat dan tanah belum bersertifikat di kabupaten Sleman bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses pembebanan BPHTB yang terjadi karena pewarisan tanah bersertifikat dan tanah belum bersertifikat di kabupaten Sleman dan mengetahui sebab terjadi perbedaan pengenaan BPHTB pada pewarisan tanah bersertifikat dan tanah belum bersertifikat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris, yaitu menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan membahas peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini terhadap pendaftaran peralihan hak karena pewarisan dan pembebanan pajak BPHTB nya dan pelaksanaannya melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa: pertama, dalam pelaksanaan proses pewarisan tanah bersertifikat dan tanah belum bersertifikat, para ahli waris terlebih dahulu meminta surat keterangan waris, dan surat-surat yang berhubungan dengan pewarisan. Dalam hal proses pembayaran pajak yang sistemnya berdasarkan self assisment wajib pajak diberi kesempatan untuk menghitung dan membayar sendiri hutang pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, sebab terjadinya perbedaan pengenaan pajak BPHTB pada pewarisan tanah bersertifikat dan tanah yang belum bersertifikat berhubungan dengan kesepakatan para ahli waris untuk membagi harta warisan. Tanah belum bersertifikat, proses turun waris sekaligus konversi hak, sehingga yang tercantum dalam sertifikat adalah nama pemegang hak dan pengenaan BPHTB terjadi sekali. Tanah bersertifikat terjadi pembebanan BPHTB secara dua kali apabila hal ini berhubungan dengan kepemilikan hak bersama (kumulatif) yang kemudian dipecah lagi menjadi hak individu.

Rights switchover because of endowment happened by that law at the time of handle of rights or heir pass away, after the date of that all heir become the new rights handle, concerning whosoever becoming heir set by law going into effect to all heir. This matter not miss from payment of Iease BPHTB which is obliged to be done by heir in the event of tax payable BPHTB. Research about encumbering of toll of acquirement of land right and building at endowment for land of have certificate and for land which not yet certificate in Sleman Regency aim to to know and comprehend the process of encumbering BPHTB that happened because endowment of land of have certificate and for land which not yet have certificate in Sleman Regency and know the cause happened by the difference of imposition BPHTB at endowment of land of have certificate and land not yet have certificate. This research use the approach method by yuridic empirical, that is use the explanatory law norm by checking and studying regulation applicable law in this time to registration of rights switchover because of endowment and its Iease BPHTB encumbering and its execution through field research to get the primary data. Pursuant to result of research shows that: first, in execution process the endowment of land of have certificate and land not yet have certificate, all heir beforehand ask the bank statement heir, and letter which deal with endowment. In the case of process of Iease payment which its system pursuant to self assisment taxpayer given a break to count and pay by self tax payable prescribed by the regulations. Second, Because of the happening of difference of imposition of Iease BPHTB at endowment of land of have certificate and land which certificate not yet relate to the agreement all heir to divide the heritage. Land not yet have certificate, process to descend the heir at one blow convert the rights, so that contained in certificate is name of handle of rights and imposition BPHTB happened once. Land have Certificate happened by the encumbering BPHTB twice if this matter relate to the ownership of rights with ( cumulative) again become the individual rights.

Kata Kunci : Pewarisan, Bea Perolehan Hak atas Tanan dan Bangunan