Konstitusionalitas Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

ABDULLAH, Joko Setiono, S.H., M.Hum.,

2013 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjawab tiga permasalahan yang berhubungan dengan pengaturan mengenai pilkada. Yaitu untuk mengetahui: (1) Apakah pilkada di Indonesia secara konstitusi merupakan ketentuan pemilu atau ketentuan pemerintahan daerah; (2) Bagaimanakah pemaknaan kalimat “dipilih secara demokratis” dalam pilkada di Indonesia; (3) Bagaimanakah pengaturan hukum yang ideal pilkada di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data yang terdiri dari data primer dan sekunder yang berhubungan dengan variabel yang dimaksud. Kemudian data yang dikumpulkan tersebut ditelaah dengan menggunakan pendekatan eksplanotoris yaitu pendekatan peraturan perundangundangan (statutory approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penggunaan pendekatan-pendekatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : Pertama, pilkada merupakan bagian dari ketentuan pemerintahan daerah terpisah secara otonom dari ketentuan pemilu hal ini sesuai dengan konstitusi Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan Pasal 22E tentang pemilu tidak mengatur tentang pilkada. Jelas bahwasanya pilkada bagian dari pada ketentuan pemerintahan daerah bukan pemilu. Kedua, pemaknaan kalimat “dipilih secara demokratis” sesungguhnya tidak harus dilaksanakan secara langsung. Karena Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur secara eksplisit mengenai bentuk dan prosedur pilkada. Landasannya adalah Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini mensyaratkan kedaulatan rakyat (pilkada langsung) tersebut harus bersandar dan memiliki landasan yang ditetapkan berdasarkan konstitusi. Ketiga, pengaturan pilkada sebaiknya ke domain pemerintahan daerah karena pilkada (electoral regulations) tersebut secara hierarki konstitusi, diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 dan PP Nomor 6 Tahun 2005 jo PP Nomor 49 Tahun 2008. Jika diperhatikan, paradigma yang dibangun UU Nomor 32 Tahun 2004 sesungguhnya sudah benar, yakni meletakkan pilkada sebagai domain pemerintahan daerah – bukan domain pemilu – sehingga instrumen pelaksana (penyelenggara) dan pelaksanaan (peraturan pelaksanaan) pilkada tidak mengalami bias pengaruh (intervensi) pejabat-pejabat pemerintahan.

The purpose of this study was to answer three questions relating to the regulation of elections. Is to determine: (1) Are the elections in Indonesia's constitution a provision or provisions of the local government elections, (2) What is the meaning of the phrase \\"democratically elected\\" in the elections in Indonesia, (3) What is the ideal setting election law in Indonesia. This research is the normative study conducted through library research by collecting data consisting of primary and secondary data relating to the variable in question. The collected data is then analyzed by using an approach that is eksplanotoris approach legislation (statutory approach), approach the case (case approach), a historical approach (historical approach), a comparative approach (comparative approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The use of these approaches tailored to the needs. These results indicate that: First, they were a part of the provisions of autonomous local government apart from the provisions of this election in accordance with the Constitution of Article 18 paragraph (4) of the Constitution of 1945 NRI. Provisions of Section 22E of the election does not provide for the election. Clear that the elections part of the terms of the local government elections instead. Second, the meaning of the phrase \\"democratically elected\\" does not actually have to be implemented directly. Because Article 18 paragraph (4) of the Constitution of 1945 NRI is not set explicitly on the form and procedures for the elections. Foundation is Article 1, paragraph (2) of the Constitution of 1945 NRI, mentions, that sovereignty belongs to the people and implemented in accordance with the Constitution of 1945 NRI. This Article requires that the sovereignty of the people (direct election) should be lean and have the foundation set by the constitution. Third, we recommend setting the election domain to local government since the elections (electoral regulations) are hierarchically constitution, stipulated in Article 18 paragraph (4) of the Constitution Act No. 32 of 2004 in conjunction with Law No. 12 of 2008 and Government Regulation No. 6 of 2005 in conjunction with Regulation No. 49 in 2008. If you notice, the paradigm is built Act No. 32 of 2004 is already correct, put the local government elections as a domain - a domain not elections - so that the implementing instruments (organizers) and implementation (implementing regulations) election do not experience bias effect (intervention) officials government.

Kata Kunci : Konstitusionalitas Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum