ASAS NE BIS IN IDEM DALAM KAITANNYA DENGAN PASAL 17 STATUTA ROMA

MELINDA FERONICA JUNITA MODAMI, Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H, M.Hum.

2013 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Salah satu prinsip dasar yang dianut dalam Statuta Roma adalah bersifat “komplementer”. Artinya, terjadinya kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, maka pengadilan terhadap pelaku terlebih dahulu diserahkan kepada hukum nasional negara di mana kejahatan dilakukan. Apabila negara yang bersangkutan tidak mau (unwilling) atau tidak dapat (unable) mengadili pelaku kejahatan tersebut, maka pengadilan terhadap pelaku dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional. Tesis ini mengambil permasalahan asas ne bis in idem dalam Pasal 17 Statuta Roma dalam kaitannya dengan Pasal 20 Statuta Roma. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi tentang yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dan asas ne bis in idem dalam hukum pidana internasional berkaitan dengan Pasal 17 Statuta Roma dihubungkan dengan Pasal 20 Statuta Roma. Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Bahan penelitian dalam penelitian tesis ini diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Dengan demikian instrumen yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menghasilkan parameter unwilling dan unable sebagai dasar berlakunya ne bis in idem realtif untuk dapat diadili ulangnya perkara oleh Mahkamah Pidana Internasional.

One of the basic principles which adopted in the Rome Statute is tend to \\"complementary\\". That is, the occurrence of a crime in the International Criminal Court jurisdiction, the subject of a sentence, first must be submitted to the national law of a country where the crime was committed. If the country, in this case, does not want to (unwilling) or can not (unable) judge the subject of such crimes, so the trial of the subject that is performed by the International Criminal Court. This thesis takes the issue of ne bis in idem principle in Article 17 of the Rome Statute related with Article 20 of the Rome Statute. This study is expected to provide a description of the jurisdiction of the International Criminal Court and the principle of ne bis in idem in relating to Article 17 of the Rome Statute in connected with Article 20 of the Rome Statute. The legal research type that was made is normative legal norms research which refers to the legal norms that contained in the legislation. The materials research in this thesis was obtained through the study of literatures and documents. Thus the used instruments is by collecting the laws materials both primary and secondary laws which relates with the problems that was studied. The entire data were analyzed qualitatively. This research produces of “unwilling” or “unable” parameters as a consideration to apply ne bis in idem relative principle to have a retrial by the International Criminal Court.

Kata Kunci : Ne bis in idem, Statuta Roma, unwilling, unable, Mahkamah Pidana Internasional